JAKARTA, REQNews - Pimpinan atau atasan yang tak memberikan kesempatan pada pekerjanya untuk mencoblos di hari pemungutan suara <a href="https://www.reqnews.com/read/news/54409/7-partai-politik-tak-bisa-ikut-pemilu-2024-cek-nih-daftarnya">Pemilu 2024 </a>bisa dikenakan sanksi.UU Pemilu sudah memberikan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/54199/pelaku-ngaku-punya-data-pemilih-pemilu-2019-lakukan-pengusutan-kpu-gandeng-polri">jaminan perlindungan</a> bagi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya pada Pemilu 2024 mendatang. Tak boleh ada pihak yang melarang dan menghambat penggunaan hak pilih tersebut.Sanksi yang akan dikenakan kepada pimpinan tersebut adalah pidana penjara, dengan lama hukuman maksimal satu tahun.Selain itu, pimpinan juga dikenakan sanksi denda sebanyak Rp12 juta jika melarang pegawainya <a href="https://www.reqnews.com/read/news/54175/melihat-kembali-syarat-calon-anggota-dpr-pemilu-2024-pendidikan-sma-tak-wajib-punya-skck">nyoblos </a>pada 14 Februari 2024 mendatang.Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 498.Meski demikian, aturan ini masih memperbolehkan pegawai untuk bekerja di hari<a href="https://www.reqnews.com/read/news/53702/simak-nih-perbedaan-pola-kecurangan-pemilu-dulu-dan-kini-versi-mahfud-md"> pemungutan suara</a> dengan alasan pekerjaan itu tak bisa ditinggalkan.Selain itu, UU Pemilu juga mengatur menyiapkan sanksi bagi orang yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya atau golput.Sanksinya berupa hukuman penjara tiga tahun dan denda Rp36 juta.Hukuman yang sama juga berlaku bila seseorang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu saat pemungutan suara berlangsung. Itu diatur dalam pasal 515 UU Pemilu.

Pengusaha Larang Pegawai Nyoblos di Pemilu 2024 Bakal Dipenjara, Ini Lama Hukumannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi