JAKARTA, REQnews - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi berupa mutasi yang bersifat demosi selama satu tahun terhadap Briptu Firman Dwi Ariyanto (FDA).Putusan tersebut berdasarkan sidang kode etik yang berlangsung selama kurang lebih 7 jam, di Gedung TNCC Polri Lantai 1, pada Rabu 14 September 2022 sekitar pukul 13.00-19.45 WIB.“Adapun pejabat pelaksana sidang KKEP yaitu KBP Kombes Rahmat Pamudji selaku ketua komisi, KBP Sakeus Ginting selaku wakil ketua komisi dan Kombes Pitra Andrias Ratulangi selaku anggota komisi,” kata Jubir Divhumas Polri Kombes Ade Yaya Suryana dalam keterangannya pada Kamis 15 September 2022.Ia mengatakan jika saksi dalam persidangan tersebut sebanyak empat orang yaitu kompol SMD, Ipda DDC, Brigadir Frillyan Fitri Rosadi (FF) dan Bharada Sadam (S).“Adapun wujud perbuatan yang dilakukan oleh Brigadir FDA adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri,” kata dia.Sementara itu, pasal yang dilanggar yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 5 ayat 1 huruf C Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik PolriHakim komisi memutuskan berupa sanksi etika yaitu perilaku yang dilakukan oleh Brigadir FDA dinyatakan sebagai perbuatan tercela.Sehingga pelanggar berkewajiban untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.“Kemudian sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun,” ujarnya.Sebelumnya Briptu Firman yang merupakan Banum Urtu Roprovos Divpropam Polri yang dimutasi sebagai BA Yanma Polri.Mutasi tersebut dilakukan bersama dengan 23 anggota lainnya, pasca kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.Putusan tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1751/VIII/KEP./2022 tertanggal 22 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh As SDM Polri Atas Nama Kapolri.

Sidang Etik Putuskan Briptu Firman Dapat Sanksi Demosi Selama Setahun

Berita Terkait

Berita Rekomendasi