JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menandantangani nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) terkait dengan pengawasan ekspor-impor oleh Kemendag, pada Jumat 16 September 2022.Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan jika MoU tersebut menunjukan komitmen kementerian yang dipimpinnya agar semakin transparan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor dan mengatur sistem perdagangan di Indonesia.&nbsp;Terlebih, pihaknya saat ini telah mendapatkan pendampingan serta pengawasan dari Kejaksaan Agung dalam mengambil kebijakan.“Jadi teman-teman mengambil keputusan tidak salah. Ada transparansi dan benar. Benar itu bukan penilaian saya dan dirjen. Karena itu perlu pendapat hukum dari Kejaksaan,” kata Zulkifli, di Kejaksaan Agung, Jumat 16 September 2022.Menurutnya, Kemendag memiliki peran vital dalam menunjang pekerjaan di sektor lain. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengamanatkan agar pihaknya bisa memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau.Ia mengatakan jika Kemendag sebelum ada dibawah kepempimpinannya, marak terjadi kasus dugaan korupsi dan membuat banyak pejabat tidak berani untuk mengambil keputusan penting.&nbsp;Sehingga menurutnya, adanya MoU tersebut sangatlah penting untuk menunjang dan memperbaiki kinerja Kemendag bisa bekerja secara transparan dan terbuka. "Apalagi, sudah bisa berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan,” kata dia.Sementara itu, Burhanuddin mengatakan jika pihaknya akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap kebijakan ekspor-impor yang dilakukan Kemendag.Tujuannya, agar kasus dugaan tindak pidana korupsi tak terulang lagi di kementerian tersebut. “Utamanya adalah bagaimana kita melakukan ekspor-impor dengan tidak salah,” kata Burhanuddin.Namun, dirinya mengaku mendapatkan informasi jika masih ada oknum nakal di Kemendag. Untuk itu, pihaknya pun akan mencari dan menertibkannya.Ia mengatakan jika langkah preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yaitu dengan memberikan masukan terkait kebijakan yang lebih tegas.“Baik dengan aturan-aturan nanti yang kita perkerat aturannya. Tapi tetap bisa dilaksanakan dengan cepat. Mengutamakan preventif dan pidana adalah jalan yang terakhir,” lanjutnya.Burhanuddin menegaskan jika pertemuan tersebut tak ada kaitannya dengan penanganan kasus dugaan korupsi saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung.“Tolong digaris bawahi, pertemuan ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang kami tangani,” ujarnya.

Gandeng Kejagung, Zulhas Perkuat Pengawasan Ekspor-Impor di Kemedag

Berita Terkait

Berita Rekomendasi