JAKARTA, REQnews - Ramai isu yang menduga bahwa kasus dugaan gratifikasi yang kini menjerat Gubernur Papua <a href="https://www.reqnews.com/find?key=lukas">Lukas Enembe</a> sebagai rekayasa politik, karena yang bersangkutan adalah kader Partai Demokrat, berseberangan dengan pemerintah dan bukan pendukung <a href="https://www.reqnews.com/find?key=jokowi">Presiden Joko Widodo</a>.Menanggapi isu tersebut, Menko Polhukam <a href="https://www.reqnews.com/find?key=mahfud">Mahfud MD</a> memastikan tak ada rekayasa politik dari kasus yang kini ditangani <a href="https://www.reqnews.com/find?key=jokowi">KPK</a> tersebut."Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, tetapi merupakan temuan dan fakta hukum," kata Mahfud di <a href="https://www.reqnews.com/find?key=jakarta">Jakarta</a>, Senin 19 September 2022.Mahfud juga menyebut, banyak lembaga negara sudah sejak lama ikut menyelidiki kasus ini, seperti <a href="https://www.reqnews.com/find?key=ppatk">PPATK</a>, BPK hingga BIN.Bahkan, lanjut Mahfud, dia pada 19 Mei tahun 2021 telah mengumumkan adanya 10 korupsi besar di <a href="https://www.reqnews.com/find?key=papua">Papua</a> yang di dalamnya termasuk kasus Lukas Enembe."Sejak itu, saya mencatat setiap tokoh Papua datang ke sini (Jakarta), baik tokoh pemuda, agama, maupun adat, itu selalu nanya kenapa didiamkan, kapan pemerintah bertindak, kok sudah mengeluarkan daftar 10 tidak ditindak," ujarnya.Kemudian, Mahfud menegaskan, Lukas harus memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK dan tak melarikan diri dari proses hukum yang berjalan.“Jika dipanggil KPK, datang saja. Kalau tak cukup bukti kami jamin dilepas dan dihentikan. Tapi kalau cukup bukti harus bertanggung jawab,” kata Mahfud.

Kasus Lukas Enembe Sarat Politik? Begini Penjelasan Mahfud MD

Berita Terkait

Berita Rekomendasi