JAKARTA, REQnews - Semangat pembentukan RUU Perampasan Aset tidak hanya untuk aspek penindakan tindak pidana korupsi (<a href="https://www.reqnews.com/find?key=tipikor">Tipikor</a>) saja, melainkan juga tindak pidana lain yang membawa kerugian pada negara.Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Menakar Urgensi RUU Perampasan Aset" yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 20 September 2022." Namanya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Jadi, selain tipikor ini juga bisa dikenakan untuk tindak pidana yang lain, yang itu terutama membawa kerugian kepada negara, meskipun bukan karena korupsi," kata Arsul Sani.Arsul Sani mencontohkan tindak pidana lain selain korupsi yang dapat dikenakan melalui UU Perampasan Aset, di antaranya tindak pidana narkotika hingga tindak pidana penyelundupan yang disebutnya sama-sama membawa kerugian pada negara.Melalui mekanisme yang diatur dalam RUU Perampasan Aset maka diharapkan pengembalian kerugian negara oleh tindak pidana dapat lebih cepat dan maksimal."Tujuan perampasan aset tindak pidana ini kan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara," katanya.Dia menyebut untuk mendorong RUU Perampasan Aset maka politik hukum nasional yang terkait dengan pemidanaan perlu dilakukan pembenahan ulang agar tidak menimbulkan permasalahan hukum baru ke depannya.RUU Perampasan Aset dibutuhkan karena instrumen hukum acara pidana saat ini belum dapat memaksimalkan pengembalian kerugian negara, termasuk dalam tindak pidana korupsi."Kalau kita mengikuti instrumen yang ada di dalam hukum acara pidana baik di KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maupun undang-undang sektoral terkait ini kan prosesnya lama," ucapnya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Selain Korupsi, Ini Daftar Tindak Pidana yang Bisa Dijerat RUU Perampasan Aset

Berita Terkait

Berita Rekomendasi