MAKASSAR, REQnews - Pengadilan Negeri (PN) Makassar menggelar sidang perdana kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu 21 September 2022.Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar, sidang itu dipimpin Sutisna Sawati sebagai ketua majelis dan didampingi Abdul Rahman Karim, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu, dan Sofi Rahma Dewi masing-masing sebagai hakim anggota.&nbsp;"Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Mayor Inf (Purn) TNI Isak Sattu dalam perkara dugaan pelanggaran HAM Berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua tahun 2014,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu 21 September 2022.Ketut memastikan jika jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Agung hadir dalam persidangan tersebut. Selain itu, jaksa juga menghadirkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti dalam persidangan.Ia pun menyebutkan dakwaan jaksa penuntut umum untuk Mayor Inf (Purn) Isak Sattu di persidangan kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai.Pertama, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Kedua, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.&nbsp;Jaksa pun meyakini jika pasal yang didakwakan terhadap Isak telah sesuai dengan keterangan saksi dan bukti yang dikumpulkan pada tahap penyidikan.“Sementara tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan,” ujar Ketut.Namun, sebelumnya dari pihak keluarga korban, saksi, dan pendamping kasus Paniai menolak terlibat dalam proses pengadilan pelanggaran HAM berat tersebut karena hanya terdapat satu terdakwa.“Kami tidak akan mengikuti proses pengadilan tersebut sejak awal sampai akhir, karena tersangka yang diadili hanya satu orang purnawirawan TNI,” kata pendamping perkara, Yones Douw dalam keterangan tertulisnya pada 16 September 2022 lalu.Pihaknya menilai jika hanya mengadili satu tersangka tidak sesuai fakta dan negara dianggap melindungi para pelaku pelanggaran HAM berat Paniai.&nbsp;“Kami keluarga korban 4 siswa dan 21 korban luka-luka, saksi dan pendamping menyatakan bahwa tidak ada yang menyelesaikan kasus HAM berat Paniai di Makassar. Hanya ada pengadilan sandiwara,” ujarnya.

PN Makassar Gelar Sidang Perdana Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat Paniai Hari Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi