JAKARTA, REQnews - Wakil Ketua <a href="https://www.reqnews.com/find?key=kpk">KPK</a> Nawawi Pomolango menyatakan sikap tegas bahwa pihaknya tak main-main dan akan menerapkan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 atau UU Tipikor kepada siapapun yang menghalangi penyidikan terhadap Gubernur Papua <a href="https://www.reqnews.com/find?key=lukas">Lukas Enembe.</a>"KPK akan keras untuk menerapkan ketentuan Pasal 21 UU 31 Tahun 1999, yang kita kenal dengan obstruction of justice," kata Nawawi dalam keterangannya di <a href="https://www.reqnews.com/find?key=jakarta">Jakarta</a>, Selasa 27 September 2022.Adapun Pasal 21 UU Tipikor itu menyatakan, 'Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara <a href="https://www.reqnews.com/find?key=korupsi">korupsi</a>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.'Nawawi memperingatkan semua pihak agar jangan berani coba-coba menggagalkan proses penyidikan terhadap Lukas, yang menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi, namun selalu mangkir dari pemeriksaan."Kepada pihak lain diharapkan agar membantu supaya proses pemeriksaan pengambilan keterangan LE dapat secepatnya terlaksana dan jangan justru mencoba mencegah, merintangi, atau pun menggagalkan proses penyidikan," ujar Nawawi.

Kasus Lukas Enembe, KPK: Kami Keras, Siap Terapkan Pasal 21 UU Tipikor!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi