JAKARTA, REQnews - Madani sebagai koalisi masyarakat menyorot tajam keputusan DPR RI yang secara semena-mena mencopot Aswanto dari posisinya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).Anggota Madani, yang juga Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, DPR telah melakukan pelanggaran dan ketidakpatuhan pada supremasi konstitusi, terutama terkait dengan independensi hakim."Sikap tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat menjaga independensi dan imparsialitas seorang hakim konstitusi dalam mengadili produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang," kata Titi, Selasa 4 Oktober 2022.Menurut Titi, DPR harusnya patuh bukan hanya pada konstitusi, namun juga UU MK hingga putusan MK serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi.“DPR mesti mengubah keputusannya yang memberhentikan hakim konstitusi Aswanto dan memulihkan hak Aswanto,” ujarnya.Selain itu, Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak memproses penggantian Aswanto sebagaimana keputusan DPR RI."Meminta kepada Presiden untuk tidak menindaklanjuti proses penggantian Hakim Konstitusi Aswanto yang terang benderang tidak memiliki dasar hukum karena dilakukan bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku," kata anggota Madani lainnya, Ray Rangkuti.Ray menjelaskan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menghapuskan periodesasi masa jabatan Hakim Konstitusi menjadi batas minimal dan maksimal seseorang dapat menjadi Hakim Konstitusi. Ketentuan ini kemudian diuji dan di Putus oleh MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, 100/PUUXVIII, dan 56/PUU-XX/2022.Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa ketentuan peralihan masa jabatan hakim konstitusi diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan ketentuan tersebut. Lebih lanjut, mahkamah menerangkan bahwa tindakan hukum yang dimaksud adalah konfirmasi yang disampaikan oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang sedang menjabat."Konfirmasi dimaksudkan untuk menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatan Hakim Konstitusi yang bersangkutan dan tidak lagi mengenal adanya periodesasi masa jabatan. Bukan justru menjadi momentum untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat sebagaimana yang dilakukan oleh DPR RI," ujar Ray.

Copot Aswanto dari MK, DPR Cederai Semangat Menjaga Independensi Hakim

Berita Terkait

Berita Rekomendasi