JAKARTA, REQnews - Pakar Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan (UPH) Tanggor Sihombing menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terkait dengan peredaran obat.Selain itu, produsen obat tersebut juga harus bertanggungjawab terkait dengan banyaknya korban dalam kasus gagal ginjal akut yang menyerang 304 anak di Indonesia, hingga menyebabkan 159 anak diantaranya meninggal dunia.“Keduanya harus bertanggungjawab. BPOM tanggungjawab moral karena terkait kebijakan, perlu ganti rugi biaya kerugian-kerugian ekonomis,” kata Tanggor dalam keterangannya pada Rabu 2 November 2022.Ia mengatakan bahwa produsen obat harus bertanggungjawab secara hukum, untuk membuat efek jera.“Produsen tanggungjawab hukum pidana jika terjadi penyimpangan bahan atau proses produksi. Perlu dilakukan, untuk efek jera,” kata dia.Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap BPOM terkait dengan fungsi pengawasan obat yang beredar. “Ganti rugi semua biaya korban. Lalu perlu evaluasi menyeluruh di tubuh BPOM,” lanjutnya.Karena menurutnya BPOM bisa melakukan pengawasan sejak dini, sehingga tidak menimbulkan banyak korban. "Seharusnya pencegahan dapat dilakukan secara dini," katanya.Itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.Lalu Peraturan BPOM Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.Tanggor mengatakan bahwa fungsi pengawasan yang baik itu meliputi tiga hal yaitu sebelum, saat dan sesudah obat di produksi lalu di edarkan.“Kali ini diduga terjadi kegagalan di tiga titik ini. Kenapa sirop bermasalah sampai ke tangan pemakai?,” lanjutnya.Ia pun menduga ada kemungkinan produsen memanfaatkan kesempatan, karena adanya ruang untuk melakukan kecurangan sebagai akibat lemahnya pengawasan dari BPOM.Dirinya menilai bahwa dalam industri saat ini banyak mengalami tekanan karena tinggi persaingan dan mahalnya biaya produksi hingga meningkatnya harga bahan baku."Peran pengawasan berbasis teknologi perlu didorong. Juga peran masyarakat tak kalah penting tentang literasi obat,' ujarnya.Sementara itu, Bareskrim Polri akan meminta klarifikasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan izin edar obat-obatan sirup yang diduga mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan bahwa Polri juga akan melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap produsen obat PT Afi Farma (AF) dan supplier bahan bakunya."Melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap produsen obat PT AF dan supplier bahan bakunya kemudian melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap BPOM terkait izin edar," kata Nurul kepada wartawan di Gedung Humas Polri, Selasa 1 November 2022.Selanjutnya, pihaknya juga akan membuat administrasi penyidikan serta pengamanan barang bukti. "Kemudian melakukan pendalaman sistem pengawasan produksi dan distribusi obat sediaan farmasi," lanjutnya.Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menaikkan status kasus PT Afi Farma dari penyelidikan ke penyidikan, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tim gabungan Bareskrim Polri pada Selasa 1 November 2022."Hasil gelar perkara penyidik Bareskrim dan BPOM sepakat meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan terhadap PT Afi Farma," kata Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto saat dikonfirmasi pada Selasa 1 November 2022.Diketahui, PT Afi Farma merupakan salah satu dari tiga perusahaan farmasi yang tengah diselidiki terkait dengan kasus gagal ginjal akut pada anak. Sementara dua perusahaan farmasi lainnya yaitu PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical.Namun, Pipit mengatakan terkait dengan dua perusahaan farmasi lainnya belum ditentukan kapan gelar perkara dilakukan. "Untuk dua perusahaan lagi agar ditanyakan ke BPOM. Rencananya akan di sidik oleh BPOM sendiri," ujarnya.

Kasus Gagal Ginjal Akut! Pakar Sebut Perlu Ada Evaluasi Menyeluruh di BPOM

Berita Terkait

Berita Rekomendasi