JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menaksir kerugian negara akibat dugaan korupsi base transceiver station (BTS) Kominfo mencapai Rp 1 triliun, berdasarkan penyelesaian BTS tahap I yang meliputi lima paket pekerjaan."Rp 10 triliun itu nilai kontrak (tahap I). Kerugiannya mungkin sekitar Rp 1 triliun. Kami masih hitung, itu mungkin atau bisa lebih," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di Kejaksaan Agung pada Rabu 2 November 2022.Ia mengatakan bahwa cakupan wilayah proyek pembangunan menara yang diduga bermasalah meliputi daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Yaitu seperti Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera, Papua dan Sulawesi.&nbsp;Kuntadi menyebut jika penanganan kasus tersebut telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, setelah penyidik memeriksa sejumlah pihak dan melakukan gelar perkara.“Tim penyidik memeriksa sejumlah orang untuk dimintai keterangan. Kita menyelenggarakan gelar perkara ekspose berdasarkan hasil tersebut,” kata dia.Sehingga, berdasarkan gelar perkara diputuskan terdapat alat bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS.Penyidik sebelumnya juga telah melakukan penggeledahan diberbagai tempat hingga menghimpun berkas-berkas dari tiga konsorsium dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) sebagai penanggungjawab proyek."Pada 31 Oktober dan 1 November, penyidik menggeledah di beberapa tempat berkaitan dengan tindak pidana," ujarnya.

Kejagung Taksir Kerugian Negara Akibat Dugaan Korupsi BTS Kominfo Senilai Rp 1 Triliun

Berita Terkait

Berita Rekomendasi