JAKARTA, REQNews - &nbsp;Ketua MPR Zulkifli Hasan memastikan sistem Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibahas anggota MPR periode 2019-2024. Sementara periode saat ini akan berakhir pada September 2019. 
&nbsp; 
&quot;Sudah jadi dan selesai. Kita nanti akan rapat akhir masa dan akan diserahkan kepada MPR yang akan datang,&quot; kata Zulkifli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. 
&nbsp; 
Zulkifli membantah ada deal-deal dalam pembahasan yang akan menjadi amendemen terbatas UUD 1945 tersebut.&nbsp;

&quot;Enggak ada lobi, ini soal keputusan politik. Nanti MPR yang akan datang ditentukan 600-700 orang, bukan pula soal pimpinan,&quot; kata dia. 
&nbsp; 
Ia tak masalah Presiden Joko Widodo mengisyaratkan menolak rencana penentuan GBHN. Ia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada anggota Parlemen. 
&nbsp; 
&quot;Ya terserah, MPR nanti itu jadi bahan (pertimbangan),&quot; ucap Zulkifli. 
&nbsp; 
MPR, kata dia, telah mengkaji penataan ulang sistem ketatanegaraan. Melalui berbagai aspirasi dan masukan, MPR merekomendasikan menghidupkan kembali GBHN untuk dimasukkan ke dalam amendemen terbatas UUD 1945. 
&nbsp; 
Dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan 2019, Zulkifli memaparkan MPR telah mengkaji penataan ulang sistem ketatanegaraan. Melalui berbagai aspirasi dan masukan, MPR merekomendasikan menghidupkan kembali GBHN dimasukkan ke dalam amendemen terbatas UUD 1945. 
&nbsp;

Sistem GBHN Dibahas MPR Periode 2019-2024

Berita Terkait

Berita Rekomendasi