JAKARTA, REQnews - DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan mulai 28 November 2023.Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, isu penanganan tenaga non-ASN di pusat sampai daerah belum tuntas, sehingga penghapusan honorer dianggap tidak tepat saat ini."Kami juga sudah komunikasi dengan KemenPAN-RB, tolong masalah program (pendataan tenaga non ASN) selesai dulu. Kalau gak selesai, tolong yang rencana 28 November 2023 (penghapusan tenaga honorer) ditinjau ulang untuk ditunda,” kata Doli, Selasa 8 November 2022. &nbsp; Berdasarkan laporan yang Doli, pada tahap pra-finalisasi, tenaga non-ASN yang terinput sebanyak 2.215.542, terdiri dari 335.639 orang di instansi pusat dan 1.879.903 orang di instansi daerah. Jumlah instansi pemerintah yang mengikuti pendataan tenaga non-ASN sejumlah 590 instansi, yang meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah.Menurut Doli, pihaknya sudah menerima banyak masukan terkait masalah ini. Selanjutnya DPR RI akan membentuk pansus tenaga honorer.Selain itu, aspirasi-aspirasi tersebut telah menjadi bahan pertimbangan di DPR RI untuk membentuk peta jalan yang komprehensif dengan mitra kerja terkait. Apalagi, jika tidak punya penyelesaian yang komprehensif, dikhawtairkan akan menimbulkan masalah baru."Jumlah tenaga honorer di Indonesia ini cukup besar. Sebagian sudah cukup berumur dan statusnya belum jelas," kata Doli, seperti dikutip dari RMOL.

Pemerintah Sebaiknya Kaji Ulang Penghapusan Tenaga Honorer pada 2023

Berita Terkait

Berita Rekomendasi