JAKARTA, REQnews - Dewan Pers bersama dengan Bareskrim Polri menandatangani perjanjian kerja sama perlindungan pers di Gedung Bareskrim Polri pada Kamis 10 November 2022.Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan bahwa langkah konkret tersebut dilakukan untuk menjamin kerja-kerja jurnalistik para wartawan yang selama ini kerap menjadi persoalan."Ketika teman-teman melakukan kegiatan jurnalistik kemudian dari tulisannya dianggap merugikan para pihak bisa perorangan lembaga, institusi, kemudian diadukan ke kepolisian," kata Agung kepada wartawan di Mabes Polri padaPerjanjian tersebut ditanda tangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Komisi Hukum Dewn Pers Arif Zulkifli."Pada intinya adalah menegaskan kembali dan mendetilkan MoU yang sebelumnya pernah ada," kata Arif kepada wartawan pada Kamis 10 November 2022.Karena menurutnya, perjanjian kerjasama (PKS) tersebut telah ada dari masa kepemimpinan ketua Dewan Pers sebelumnya Muhammad Nuh dan Azyumardi Azra."Yang paling penting adalah kesepakatan bersama kalau ada pengaduan masyarakat kepada pers kepada temen-temen (wartawan) menyangkut kerja jurnalistik itu dikembalikan kepada Dewan Pers," katanya.Dalam perjanjian tersebut, polisi tak boleh lagi memproses laporan masyarakat terkait dengan karya jurnalistik. Namun, kasus tersebut akan diproses oleh Dewan Pers, apakah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak."Polisi enggak boleh tanganin, itu ke Dewan Pers untuk diperiksa. Benarkah ini merupakan karya jurnalistik sesuai kriteria di Undang-undang. Kalau iya, karya jurnalistik mungkin ada pelanggaran etis," lanjutnya.Permasalahan tersebut nantinya akan diselesaikan oleh Dewan Pers melalui mekanisme etis yaitu minta maaf dan memuat hak jawab. "Bahkan sampai tahap tertentu mungkin take down sebuah berita. Tapi tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pers," ujarnya.Menurutnya hal tersebut sangatlah penting, karena dalam banyak kasus terutama di daerah masih terjadi, meskipun tidak banyak. Ia pun kemudian mencontohkan di beberapa daerah yang masih terjadi kriminalisasi terhadap kerja wartawan, seperti kasus Nurhadi di Surabaya, Jawa Timur."Tapi masih terjadi kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik misalnya dalam kasus di Kalimantan Selatan, di Palopo juga ada. Lalu penghalang-halangan kerja jurnalistik di Surabaya Nurhadi kalau masih inget ketika mereka ikutan investigasi, itu diharapkan dalam PKS ini itu tidak terjadi lagi," ujarnya.

Jalin Kerjasama dengan Bareskrim, Dewan Pers Minta Polisi Tak Lagi Kriminalisasi Wartawan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi