Ini Makna Hari Konstitusi Menurut Ketua MPR

JAKARTA, REQnews - Konstitusi secara alamiah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Sebabnya, konstitusi yang ada harus dapat terus menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

"Terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan bernegara," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan dalam Peringatan Hari Konstitusi bertema "Evaluasi Pelaksanaan UUD 45", di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu 18 Agustus 2019.

Dalam kerangka menyesuaikan dengan tuntutan zaman, lanjut Zulkifli, MPR sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD, telah mewujudkan reformasi konstitusi Indonesia melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

MPR juga mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang mengubah sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

"Perubahan ini memberikan landasan yang kuat bagi bangsa untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia sesuai harapan rakyat dan semangat reformasi," katanya.

Namun, lanjut dia, setelah 17 tahun berjalan, mulai dirasakan masih ada ruang-ruang kosong dalam konstitusi mengingat penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan berjalan beriringan dengan dinamika perkembangan masyarakat.

"Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut sebagai ‘revolusi ketatanegaraan’ turut dihadapkan pada perkembangan nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang, sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan penyesuaian," ujarnya.

Selain itu, keberhasilan reformasi konstitusi tidak menjamin bahwa apa yang dikehendaki oleh konstitusi dapat segera terwujud. Sementara pada tingkat implementasi masih ditemukan adanya kekurangan.

"Bahkan ketidaksesuaian yang apabila dikaji secara mendalam bertentangan dengan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam konstitusi," ujarnya.