JAKARTA, REQnews - Lembaga Dewan Pers melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).&nbsp;Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Wuryanto mengatakan jika Presiden Jokowi menerima usulan tersebut, tinggal meminta menterinya untuk tidak datang dalam pembahasan draf akhir bersama Komisi Hukum pada Kamis 24 November 2022.Karena menurutnya, meskipun DPR memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-undang berdasarkan UUD 1945 pasal 20 ayat 1, namun UU tersebut mesti dibahas dengan pemerintah.&nbsp;“Jadi meski pasal 20 ayat 1 kuat (DPR memegang kekuasaan), tapi harus dibahas bersama pemerintah. Kalau Presiden nolak, minta menterinya nggak usah datang bahas, sudah, nggak selesai (RKUHP),” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 22 November 2022.Dalam suratnya, Dewan Pers mengusulkan agar terlebih dulu menggelar simulasi kasus terhadap beberapa pasal yang berpotensi menghalangi kebebasan pers.&nbsp;Terlait hal itu, menurut Bambang, DPR dan pemerintah sudah mengerahkan semua tenaga untuk menyempurnakan RKUHP.Karena menurutnya, DPR lah yang memiliki kewenangan hukum. Jika diibaratkan sebagai pertandingan sepak bola, ia menyebut jika DPR mempunyai nomor punggung untuk mencetak gol, alias mengetok UU.“Semua sudah lakukan semua. Dewan Pers juga kita dengar. Tapi kan dikau harus tahu, usul boleh saja, tapi yang punya kewenangan hukum, masukin bola, punya nomor punggung, ya DPR,” ujarnya.

Dewan Pers Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, DPR Minta Presiden Kasih Instruksi Ini untuk Menterinya..

Berita Terkait

Berita Rekomendasi