JAKARTA, REQnews - Keputusan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dengan memberikan demosi selama setahun kepada Kombes Rizal Irawan terkait pemerasan terhadap pengusaha Tony Sutrisno atas laporan kepada brand arloji mewah Richard Mille dipertanyakan.Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyayangkan putusan tersebut. Karena menurutnya, dengan memberi keringanan terhadap pelaku pemerasan bertolak belakang dengan semangat kapolri yang ingin memberantas pungli."Artinya Wakapolri permisif pada tindak pidana yang dilakukan anggotanya. Dan ini menjauh dan bertolak belakang dengan semangat pemberantasan pungli yang disampaikan Kapolri," kata Bambang saat dikonfirmasi wartawan dikutip pada Senin 28 November 2022.Menurutnya, putusan tersebut seperti adanya pemberian perlindungan dari atasan kepada bawahan, meskipun bawahan tersebut bermasalah. "Bukan hanya Wakapolri, siapapun atasan bisa menggunakan kewenangan untuk melindungi itu karena Perkap 7/2022 itu bermasalah," katanya.Ia menyebut jika Perkap 7/2022 masih diberlakukan, maka akan sulit untuk menghukum oknum polisi nakal. Namun, Bambang menilai bahwa demosi merupakan hukuman internal, sehingga tak bisa dipengaruhi oleh pihak luar.Bambang pun berharap agar kasus pemerasan tersebut bisa diproses secara hukum, agar pelaku bisa mendapat proses pidana atas tindakannya."Demosi itu adalah sanksi internal. Tentu pihak luar tidak bisa mempengaruhi. Yang lebih penting harusnya juga proses pidana terkait pemerasan maupun pungli juga harus ditindak lanjuti," ujarnya.

Hukuman Ringan Kombes Rizal! Pengamat Sebut Bertolak Belakang dengan Semangat Polri Berantas Pungli

Berita Terkait

Berita Rekomendasi