JAKARTA, REQnews - Meski sejumlah pasal dianggap rawan pelanggaran HAM, Komnas HAM menilai ada pasal-pasal di RKUHP yang pro terhadap penegakan HAM.Pasal tersebut yakni Pasal 440 RKUHP tentang penghapusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.Kemudian, Pasal 529 RKUHP tentang penghukuman pejabat publik atau pelaku yang melakukan intimidasi, dan penyiksaan di proses penegakan hukum."Seperti yang kita ketahui, pasal ini merupakan pengakuan terhadap konvensi anti-penyiksaan yang sudah kita ratifikasi tahun 1998. Dan sekarang sudah diadopsi ke KUHP, sehingga pelaku penyiksaan itu diancam dengan pidana," ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Abdul Haris Semendawai kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin 5 Desember 2022.Komnas HAM juga mendukung RKUHP dalam menormakan pidana kerja sosial, dan pengawasan sebagai salah satu bagian pidana pokok Pasal 65 ayat (1) RKUHP."Ketiga, juga kita berikan apresiasi karena untuk sanksi itu tidak hanya berupa penjara, tetapi juga pidana kerja sosial dan pengawasan sebagai adalah satu pidana pokok," katanya.Pidana kerja sosial kata Abdul Haris akan mempengaruhi jumlah terpidana di penjara yang jumlahnya saat ini overcapacity. Abdul Haris menuturkan kondisi penjara yang overcapacity kerap menimbulkan pelanggaran HAM."Yang menurut kita akan sangat berimplikasi pada jumlah terpidana yang harus menjalani hukuman di penjara. Kita tahu bahwa mereka itu sudah sangat membludak dan menimbulkan pelanggaran HAM," ucap dia. &nbsp;

Ini Pasal-pasal RKUHP yang Disebut Komnas HAM Pro Penegakan HAM

Berita Terkait

Berita Rekomendasi