JAKARTA, REQnews - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyoroti sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap bermasalah.&nbsp;"Oh jelas, jelas sekali (mengancam kebebasan berekspresi) pasal-pasal bermasalah mengganggu dan kami dalam hal ini bahwa kami tidak ingin bilang bahwa kami menolak KUHP sepenuhnya, tidak," kata Isnur kepada wartawan, Senin 5 Desember 2022.Setidaknya terdapat 10 pasal yang dianggap bermasalah dan berpotensi menyeret seseorang ke penjara:1. Aturan terkait Living LawIndonesia terdiri dari berbagai macam budaya, jika pasal ini disahkan, kriminalisasi akan semakin mudah, sesuka hati penguasa daerah. Masyarakat adat akan menjadi pihak yang dirugikan. Selain itu, aturan ini juga berbahaya bagi perempuan dan anak.“Contoh, penguasa daerah Anda tidak suka melihat perempuan berada di luar rumah pukul 21.00 malam. Suatu ketika, Anda harus bekerja lembur hingga pukul 22.00, Anda bisa saja dikriminalisasi,” kata Isnur.2. Pidana matiAturan ini sangat berbahaya karena merampas hak hidup manusia sebagai sebuah karunia yang tidak bisa dikurangi ataupun dicabut oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun.&nbsp;“Ada banyak contoh kesalahan pidana mati yang baru diketahui ketika korban sudah dieksekusi, makanya aturan ini harus kita tolak,” lanjutnya.3. Perampasan Aset Untuk Denda IndividuHukuman ini tentu problematik karena hukuman kumulatif berupa denda akan semakin memiskinkan si miskin dan memperkuat penguasa. Ini sama halnya dengan cara negara mencari untung dari rakyat.4. Penghinaan PresidenPasal tersebut anti kritik terhadap penguasa. “Contoh: Suatu ketika, Anda ingin memprotes sebuah kebijakan yang sangat merugikan diri Anda. Alih-alih negara mendengar kesulitanmu, justru yang akan kamu dapat adalah pidana. Kalau aturan ini ada, kita seolah diminta pasrah dengan segala kebijakan negara, termasuk yang berpotensi merugikan kita,” lanjutnya.5. Penghinaan Lembaga Negara dan PemerintahHampir mirip dengan pasal penghinaan Presiden, pasal ini adalah pasal anti-kritik. Penguasa negara ingin diagung-agungkan seperti penjajah kolonial.6. Contempt of CourtYLBHI minta pasal ini harus dicabut karena ketika seseorang bersikap tidak hormat kepada hakim bisa dianggap menyerang integritas hakim. Padahal sering mendengar adanya hakim yang justru berpihak pada kelompok yang berkuasa.&nbsp;“Pasal ini berbahaya bagi para lawyer, saksi, dan korban karena hakim berbuat semena-mena dipersidangan. Hakim dewa di ruang persidangan,” kata dia.7. Unjuk Rasa Tanpa PemberitahuanIni jelas aturan berbahaya karena ketika seseorang menuntut hak, bisa dihadiahi dengan penjara.8. KontrasepsiPasal ini harus dicabut karena bisa menyeret seseorang ke penjara ketika mengedukasi terkait kesehatan reproduksi.&nbsp;“Misalnya, Anda punya anak dan ingin mengedukasi anak sejak dini agar mengenal organ reproduksinya. Jika RKUHP disahkan, kepedulian anda pada anak bisa berujung pidana,” lanjutnya.9. Penyebaran Marxisme dan Leninisme Serta Paham Yang Bertentangan Dengan PancasilaPasal ini berbahaya bagi siapa saja, khususnya bagi seseorang yang bertentangan dengan rezim dan terbukti dipakai untuk membungkam pihak yang kritis. Pasal ini juga mengekang kebebasan akademik.&nbsp;“Misalnya, Anda seorang mahasiswa atau masyarakat yang ingin mengetahui dan sedang berdiskusi, Anda bisa saja dikriminalkan karena dianggap bertentangan dengan paham Pancasila,” kata Isnur.10. Tindak Pidana Terkait AgamaPasal terkait agama ini sangat mencampuri urusan antara seseorang dengan hal-hal yang dipercaya atau tidak dipercaya. “Hal yang seharusnya menjadi urusan individu, menjadi urusan publik,” ujarnya.

YLBHI Ungkap 10 Pasal Bermasalah di RKUHP, Berikut Daftarnya..

Berita Terkait

Berita Rekomendasi