JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan jika jajarannya sebagai aparat penegak hukum akan melaksanakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna, pada Selasa 6 Desember 2022 lalu."Jadi gini ketika rancangan undang-undang apapun itu termasuk KUHP ya, setelah disahkan DPR berarti mau tidak mau, suka tidak suka kita ini Kejaksaan selaku pelaksana undang-undang, harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana pada Kamis 8 Desember 2022.Namun untuk pelaksanaannya, pihaknya menunggu aturan tersebut berlaku. Ia pun mengatakan bahwa sebagai pelaksana Undang-undang, tak bisa menilai bagus jeleknya aturan tersebut dan harus tetap melaksanakannya."Kita tunggu kapan pemberlakuan dari Undang-undang. Kita ini hanya sebagai pelaksana Undang-undang. Jadi tidak boleh bilang ini bagus itu jelek. Tetap kita laksanakan apapun itu UU nya," kata dia.Untuk itu, pihaknya pun akan melakukan sosialisasi internal ke seluruh jajaran, agar memahami Undang-undang baru tersebut sebelum mengimplementasikannya di lapangan.&nbsp;"Kalau pemberlakuannya ini 3 tahun, begitu. Memang ada hal-hal yang memang perlu sosialisasi, ada juga semacam FGD internal. Kita siap semua. Ini untuk internal," katanya."Kan undang-undang ini kan yang melaksanakan penegak hukum. Tentu penegak hukum untuk internal kita melakukan internalisasi artinya melakukan sosialisasi internal terhadap pelaksanaan undang-undang," lanjutnya.Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan bahwa RKUHP tak langsung efektif ketika sudah disahkan. Namun, ada masa transisi tiga tahun untuk melakukan sosialisasi, setelah RKUHP diundangkan.&nbsp;"Nanti ada waktu tiga tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa tiga tahun ini akan kita adakan sosialisasi," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022.Tim penyusunan RKUHP dan DPR akan melakukan sosialisasi ke sejumlah pihak, seperti penegak hukum, masyarakat hingga kampus-kampus.&nbsp;“Tiga tahun ini waktu yang cukup luas, bagi pemerintah, bagi tim untuk mensosialisasi, membuat screening pada penegak-penegak hukum, stakeholder yang jaksa, hakim, polisi. Ini utamanya dulu,” ujarnya.

RKUHP Disahkan! Kejagung: Pemberlakuan Masih 3 Tahun, Perlu Sosialisasi Internal

Berita Terkait

Berita Rekomendasi