JAKARTA, REQnews - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan ulang HAM berat Paniai.Direktur LBH Papua Emanuel Gobay mengatakan bahwa pada penyidikan sebelumnya Kejagung hanya menetapkan terdakwa tunggal yaitu Mayor Inf (Purn) Isak Sattu dalam kasus kejahatan kemanusian yang tersistematis itu."Meminta Ketua Komnas HAM RI segera menyurati Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan kembali Bekas Perkara Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai dan menetapkan Tersangka Baru," kata Gobay dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Sabtu 10 Desember 2022.Gobay meyebut jika langkah itu dilakukan agar aktor lapangan dan komando bisa ditemukan untuk diadili melalui jalur hukum. Ia meminta agar Kejagung membuat tuntutan baru di pengadilan.Diketahui, hakim pengadilan HAM berat di PN Makassar memvonis bebas terdakwa tunggal Mayor Inf (Purn) Isak Sattu. Pihaknya pun meminta agar dalam jangka waktu dekat, Kejagung mengajukan kasasi.&nbsp;Sebelumnya, Komnas HAM juga mendesak Kejagung untuk mengajukan kasasi dan mencari aktor utama dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai."Kami merekomendasikan untuk jaksa agung segera menindaklanjuti putusan ini dengan memproses hukum pelaku yang punya pertanggung jawaban komando dalam Peristiwa Paniai ini," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai.Diketahui, kasus pelanggaran HAM berat Paniai terjadi pada 8 Desember 2014. Saat itu, warga sipil tengah melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap pemuda di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai.Terdapat empat orang pelajar yang tewas di tempat usai ditembak oleh pasukan gabungan militer, sementara satu orang lain tewas usai mendapat perawatan di rumah sakit beberapa bulan kemudian.Komnas HAM pun kemudian menetapkan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat pada Februari 2020 lalu.Pihaknya menduga jika anggota TNI yang bertugas pada peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cendrawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, sebagai pelaku yang bertanggungjawab.

LBH Papua Minta Kejagung Lakukan Penyelidikan Ulang Pelanggaran HAM Berat Paniai

Berita Terkait

Berita Rekomendasi