Rakyat Bangladesh Turun ke Jalan, Tuntut Mundur Perdana Menteri

BANGLADESH, REQNews – Sekitar 30 ribu warga Bangladesh memenuhi lapangan olahraga Golapbagh pada Sabtu 10 Desember 2022. Mereka menuntut Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina untuk mundur dari jabatannya dan mendesak dilakukannya pemilu.

Demonstrasi terjadi setelah Selasa lalu pasukan keamanan menyerbu kantor oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP). Akibat penggerebekan itu, satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka

Puluhan ribu pengunjuk rasa menyerukan pembubaran parlemen, dan membuka jalan bagi pemilihan baru. Mereka juga menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.

Protes massal di ibu kota itu diorganisir oleh oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang menuduh Hasina gagal mengatasi kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup.

Buntut dari gelombang protes tersebut, Hasina memperingatkan orang-orang agar tidak membiarkan BNP, partai oposisi terbesar kembali berkuasa. 
Karena protes tersebut, beberapa penangkapan telah dilakukan menjelang protes besar pada hari Sabtu. Polisi berhasil mengamankan dua pemimpin BNP, termasuk sekretaris jenderal partai Mirza Alamgir, pada Jumat, 9 Desember 2022.

Setidaknya satu orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi pada hari Rabu, 7 Desember 2022, ketika pasukan keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan orang yang berkumpul di depan kantor BNP di ibu kota.

Hasan Mahmud, Menteri Informasi dan Penyiaran Bangladesh, mengatakan pihak berwenang percaya bahwa pria itu meninggal setelah terluka oleh bom (Molotov) yang dibuat oleh para aktivis, yang kemudian menyalahkan BNP karena menciptakan kekacauan.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Bangladesh belum mengumumkan tanggal pemilihan umum berikutnya, yang dijadwalkan pada akhir 2023.

Liga Awami Bangladesh dipimpin oleh Hasina yang berusia 75 tahun, yang telah berkuasa sejak 2009.

Hasina memenangkan masa jabatan ketiga berturut-turut sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018 dalam pemilihan nasional.

Direktur Asia Selatan di Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly, mengkritik tanggapan pemerintah terhadap protes tersebut.

"Pemerintah yang berkepentingan harus secara terbuka meminta perdana menteri untuk mengizinkan warga Bangladesh terlibat secara bebas dalam kegiatan politik damai," katanya.

"Sheikh Hasina harus menerima tantangan pemerintahan demokratis, bukan pelecehan otoriter."

Duta Besar AS untuk Bangladesh Peter D. Haas juga mengatakan dalam sebuah pernyataan Kamis, 8 Desember 2022, bahwa kedutaan prihatin dengan laporan intimidasi dan kekerasan politik. Mereka juga mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki dan melindungi kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.