Duh, Ratusan Kendaraan Dinas Pemkab Tangerang Menunggak Pajak

TANGERANG, REQNews - Ratusan kendaraan dinas Pemkab Tangerang, diduga menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, baru melakukan rekonsiliasi terhadap kendaraan tersebut.

Berdasarkan data Kantor UPT Samsat Balaraja, Provinsi Banten, dari 1.600 unit kendaraan dinas ada sekitar 400 unit menunggak PKB dengan angka tunggakan mencapai Rp500 juta.

"Bidang aset yang menangani akan melakukan rekonsiliasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait data-data tunggakan. Sementara sudah diinventarisir, sudah dicatat dan sudah diklarifikasi ke tiap OPD untuk dicek kembali," kata Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang M Hidayat dikutip dari Merdeka.com, Senin 12 Desember 2022.

Dia menduga, banyaknya kendaraan dinas menunggak PKB, karena berubahnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau kendaraan dinas yang telah mengalami kerusakan.

"Ada beberapa kendaraan yang beberapa ganti nomor dan sebagainya, itu bisa jadi mengurangi nilai tunggakan. Jadi di Samsat provinsi masih menganggap nomor yang tidak berlaku tetap menjadi tagihan. Padahal harusnya berganti dengan nomor yang baru. Ada beberapa (menunggak) tapi clear ya kita perintahkan untuk dilakukan rekonsiliasi dengan semua OPD agar data fiks bisa kita dapatkan," ungkap Hidayat.

Hidayat menjelaskan, rekonsiliasi diperlukan antara OPD dengan bagian aset, agar aset-aset bergerak milik Pemda tidak lagi menunggak pajak.

"Perlu rekonsiliasi, misalnya data dari aplikasi barang di dinas apa, ketika dikonfirmasi belum ada kendaraan itu. Atau itu sudah rusak dan sebagainya. Dan itu masih proses klarifikasi. Nanti kita sampaikan berapa-berapanya, dan solusi untuk membayarnya," terang Hidayat.

Menurut dia, setiap tahunnya APBD Kabupaten Tangerang dialokasikan untuk membayar PKB setiap kendaraan dinas tercatat.

Meski dia tidak merinci alokasi APBD untuk pembayaran PKB.

"Selalu kita berikan dalam anggaran pemeliharaan kendaraan. Cuma kita tidak tahu, harus kita cari tahu memang kenapa tunggakan selalu ada. Apakah emang alokasi anggaran ke OPD itu tidak dibayarkan, atau ternyata ada kendaraan yang belum dianggarkan sebelumnya," jelas dia.