JAKARTA, REQNews - Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil yang mengatakan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis atau setan berbuntut panjang, pasalnya keberatan datang dari pegawai di (Kemenkeu).Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Sri Mulyani Indrawati Yustinus Prastowo sangat keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil tersebut.Dalam video yang diunggah oleh akun @ekoboy2, Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo membantah pernyataan Bupati Kepulauan Meranti tersebut.Tak hanya itu Yustinus menuntut Bupati Kepulauan Meranti H Muhmmad Adil untuk meminta maaf secara terbuka."Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan, iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan," kata Yustinus dalam video klarifikasi di akun twitter @ekoboy2 di Jakarta, Senin 12 Desember 2022.Menurut Yustinus, Kemenkeu justru menjalankan sesuai undang-undang (UU) telah menghitung dan mengunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi dana bagi hasil (DBG) migas.Yustinus menyebutkan, DBH yang dibagikan mengacu bukan untuk daerah penghasil pengeboran minyak saja, tapi juga untuk daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersam.Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022, transfer ke daerah dana desa Rp 872 miliar atau 75 persen APBD Meranti atau empat kali lipat PAD Meranti sebesar Rp 222 miliar."Untuk itu, kepada saudara M Adil agar meminta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasiagar tidak terjadi penyesatan publik secara lebih luas, terima kasih," kata Yustinus.Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, H Muhammad Adil menuding jika pegawai Kemenkeu seperti ibilis dan setan. Kata-kata kemarahan itu terucap ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Kamis 8 Desember 2022 yang disiarkan di channel YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil lantaran kebijakan pembagian dana bagi hasil (DBH) pengeboran minyak.

Stafsus Menkeu Tuntut Bupati Kepulauan Meranti Minta Maaf Telah Tuding Pegawai Kemenkeu Iblis

Berita Terkait

Berita Rekomendasi