JAKARTA, REQnews - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyarankan agar Polri melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengusut dugaan suap Ismail Bolong terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim)."Jadi begini, tahapan dalam penyidikan kasus ini harus dimulai dari pembuktian bahwa betul ada tambang ilegal yang menghasilkan sejumlah uang. Nah, dalam konteks ini perlu perlibatan dari PPATK," kata Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto di Hotel Sultan, Jakarta pada Rabu 14 Desember 2022.Menurutnya, Polri harus melakukan penelusuran pihak-pihak terkait, sebelum mengusut dugaan suap tambang ilegal. Yaitu muladi dari pihak yang diduga melindungi dan tidak melakukan penindakan terkait dengan adanya praktik tambang ilegal."Pihak mana saja, yang melindungi, yang tidak menindak. Membiarkan dan sebagainya, kompensasinya apa. Larinya kesana. Barulah kemudian bahwa pembuktian apa betul ada tambang ilegal berjalan sejak tahun berapa, hasilnya berapa, kaitan terakhir nanti adalah ke mana uang itu," kata dia.Menurutnya, hal tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan, sehingga ketika pembuktian tersebut telah selesai kemudian melakukan penelusuran aliran uangnya."Nah, ini selesai dulu, ini kan udah menyita alat berat. Batu baranya, kemudian rekeningnya. Kemudian HP dan sebagainya. Kalau pembuktian ini sudah selesai, barulah bicara ke mana uangnya," ujarnya.Diketahui, dalam kasus tembang ilegal tersebut Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah BP yang berperan sebagai penambang batu bara ilegal atau tanpa izin.Lalu RP selaku kuasa Direktur PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP) berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP).Selanjutnya IB (Ismail Bolong) yang berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B perusahaan lain.Ismail Bolong juga menjabat sebagai komisaris pada PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP) yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan.Adapun pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yaitu Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.Para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar serta Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Kompolnas Minta Polri Gandeng PPATK Telusuri Dugaan Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

Berita Terkait

Berita Rekomendasi