JAKARTA, REQnews - Direktur Eksektif Institute of Criminal Justice (ICJR) Erasmur Napitupulu menyebut, penerapan pidana mati dalam KUHP baru adalah langkah yang progresif."Ketika pidana mati dijatuhkan, mekanisme selalu ditunda 10 tahun untuk melihat perubahan perilaku dari terpidana," kata Erasmus dalam webinar, Jumat 16 Desember 2022.Adapun yang disorot Erasmur adalah, apabila terpidana mati berkelakuan baik, menjalankan semua program yang dinilai dapat mengubah perilaku, maka pidana matinya diubah menjadi hukuman lain.Bagi Erasmus, hal itu merupakan sebuah mekanisme yang baik untuk perlahan menghapus pidana mati."Ini merupakan mekanisme yang baik. Bagi kami, abolitionist tentu saja langkah awal untuk kemudian menghapus pidana mati di Indonesia," ujarnya.Erasmus memahami pandangan dari kelompok abolitionist terutama ICJR akan mendapatkan kritikan dari pihak-pihak yang tidak sependapat. Namun, sebagai negara yang mengedepankan demokrasi, hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah terjadi.Dalam paparannya, Erasmus menyebutkan satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah soal penyiksaan terhadap terpidana saat aparat penegak hukum mencari bukti/pemeriksaan yang terjadi di tempat penahanan.

Soal Pidana Mati di KUHP Baru, ICJR: Ini Mekanisme yang Baik

Berita Terkait

Berita Rekomendasi