JAKARTA, REQnews - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri telah menerima kembali berkas perkara kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur, atas nama tiga tersangka.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penyidik saat ini tengah melengkapi berkas tersebut sesuai petunjuk jaksa penuntut umum (JPU)."Untuk berkasnya kemarin dikembalikan, ini masih kita dari tim penyidik masih memenuhi apa yang menjadi petunjuk dari JPU," kata Dedi di Lapangan Cawan Selatan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis 22 Desember 2022.Dedi mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan 14 hari kerja untuk melengkapi. Setelah berkas perkara tersebut dilengkapi, pihaknya akan segera melimpahkannya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)."Nanti apabila sudah terpenuhi dalam waktu 14 hari, nantinya berkas perkara akan segera dilimpahkan lagi ke JPU untuk diteliti lagi," ujarnya.Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara tahap I atas nama tersangka mantan Satintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong, BP dan RP karena belum lengkap atau P18.Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa dalam kasus tersebut, pihaknya mengerahkan enam orang jaksa untuk meneliti berkas perkara."Selanjutnya pada 20 Desember 2022, jaksa peneliti menyampaikan bahwa berkas perkara atas nama Tersangka IB, Tersangka BP, dan Tersangka RP dinyatakan belum lengkap," kata Ketut dalam keterangannya pada Rabu 21 Desember 2022.Diketahui, dalam kasus tambang ilegal tersebut Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah BP yang berperan sebagai penambang batu bara ilegal atau tanpa izin.Lalu RP selaku kuasa Direktur PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP) berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP).Selanjutnya IB (Ismail Bolong) yang berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B perusahaan lain.Ismail Bolong juga menjabat sebagai komisaris pada PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP) yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan.Sejumlah barang bukti juga telah disita, mulai dari 36 dumptruck untuk mengakut batu bara, tiga unit HP berikut SIM card, tiga buah buku tabungan.Adapun pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yaitu Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.Para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar serta Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Berkas Perkara Dugaan Tambang Ilegal di Kaltim Dikembalikan! Penyidik Segera Lengkapi Sesuai Petunjuk JPU

Berita Terkait

Berita Rekomendasi