LAHAT, REQnews - Kejaksaan Agung menonaktifkan jaksa penuntut umum (JPU) serta Pejabat Struktural Kejaksaan Negeri Lahat, yang menangani kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur di Lahat, Sumatra Selatan.Diketahui, dalam kasus tersebut dua pelaku berinisial OH (17) dan MAP (17) divonis 10 bulan penjara, usai memperkosa pelajar SMA berinisial AAP di Lahat, Sumsel.Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya 7 bulan penjara. Sementara satu tersangka lainnya GA (18), masih dalam tahap penyidikan oleh Polres Lahat.“Pejabat yang menangani perkara dimaksud (Jaksa Penuntut Umum dan Pejabat Struktural) siang hari ini (9/1), sudah diambil tindakan berupa penonaktifan sementara dari jabatan struktural ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mempermudah pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Senin 9 Januari 2023.Adapun yang dinonaktifkan sementara yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Kasi Pidum Kejari Lahat, Kasubsi dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut.Selanjutnya, Ketut mengatakan bahwa mereka diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pemeriksa Fungsional dan sebagai tindak lanjut.Menurutnya, berdasarkan proses eksaminasi, dalam penanganan kasus tersebut ditemukan bahwa JPU dan Pejabat Struktural di Kejaksaan Negeri Lahat tidak melakukan penelitian terhadap kelengkapan syarat formil dan kelengkapan syarat materiil.Selain itu, menurutnya jaksa yang bertugas menangani kasus tersebut diduga melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan wewenang, karena melakukan penuntutan tak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. "Serta ditemukan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang," kata dia.Ketut mengatakan jika surat tuntutan JPU kurang mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga menimbulkan reaksi yang masif di berbagai platform media dan masyarakat termasuk keluarga korban.“Maka demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berdasarkan hati nurani, diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil langkah strategis yaitu upaya hukum banding dengan harapan hukuman dapat diperberat,” ujarnya.

Buntut Tuntutan 7 Bulan Penjara Pelaku Pemerkosa Anak! Kejagung Nonaktifkan Jaksa Hingga Kajari Lahat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi