JAKARTA, REQnews - Polri menyebut jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pihak yang bertanggungjawab menginspeksi pedagang besar farmasi (PBF).&nbsp;Hal tersebut disampaikan, menyusul adanya penetapan tiga perusahaan distributor bahan baku obat sebagai tersangka korporasi baru dalam kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak di Indonesia."Sejauh ini BPOM adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan dan inspeksi terhadap para pedagang besar farmasi," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin 9 Januari 2023.Ahmad menyebut bahwa ketiga korporasi baru yang ditetapkan sebagai tersangka dikenal sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF).&nbsp;Ketiganya yaitu PT Tirta Buana Kemindo (TBK), CV Anugrah Perdana Gemilang (APG), dan PT Fari Jaya Pratama (FJP)."Untuk PT TBK, PT APG, dan PT FJP merupakan distributor bahan baku bukan penjual obat jadi dan sebutan mereka adalah pedagang besar farmasi atau PBF," lanjutnya.Dari ketiga perusahaan tersebut, Ahmad mengatakan bahwa polisi menyita bahan baku propilen glikol (PG) dan dilakukan uji laboratorium."Terhadap hasil uji lab yang positif sudah dilakukan penyitaan, sedangkan terhadap hasil uji lab yang negatif dibuat data-datanya," ujarnya.Diketahui, sebelumnya penyidik kepolisian telah menetapkan lima korporasi sebagai tersangka, yaitu PT Afi Farma, CV Chemical Samudera, PT Tirta Buana Kemindo, CV Anugrah Perdana Gemilang dan PT Fari Jaya Pratama.Kemudian Bareskrim Polri juga menetapkan dua tersangka perorangan yaitu E selaku Direktur Utama CV Samudera Chemical dan AR selaku Direktur CV Samudera Chemical.Namun, keduanya kabur dan polisi pun kemudian menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap dua tersangka dalam kasus gagal ginjal akut pada anak.Penerbitkan DPO tersebut dilakukan karena hingga saat ini keberadaan keduanya belum diketahui sejak penyidik menemukan alat bukti yang cukup.Sementara itu, Deputi Penindakan BPOM telah menetapkan dua tersangka korporasi yaitu PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries.Adapun para tersangka dijerat dengan Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan 3 Jo Pasal 201 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP.

Polri Sebut BPOM Jadi Pihak yang Bertanggungjawab Menginspeksi Pedagang Besar Farmasi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi