Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Digugat ke PTUN oleh Ketua Karang Taruna

JAKARTA, REQNews - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Gugatan itu buntut dari pencopotan Dedi Dermawan sebagai Ketua Karang Taruna Sumut.

Dalam SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/969/KPTS/2022 tertanggal 30 November 2022, Edy Rahmayadi mengganti Dedi Dermawan sebagai Ketua Karang Taruna Sumut dan menetapkan Samsir Pohan dan Nurul Yakin Sitorus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Sumut masa bhakti 2018-2023.

Objek sengketa dalam gugatan itu adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/969/KPTS/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 187.44/134/KPTS/2019 tentang Pengurus Karang Taruna Sumut masa bakti 2018-2023 tanggal 30 November 2022.

Gugatan didaftarkan pada 9 Januari 2023 dengan nomor register PTUN. MDN-012023VUB. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi jadi tergugat. Sedangkan Dedi Dermawan sebagai penggugat.

"Kami telah mendaftarkan gugatan ke PTUN Medan atas SK Gubernur Sumut yang diterbitkan pada 30 November 2022, terkait pengurusan Karang Taruna 2018-2023, " kata Dedi Dermawan selaku pihak penggugat, Senin 9 Januari 2023.

Dedi mengaku sangat menyayangkan tindakan Gubernur Sumut yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/969/KPTS/2022.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Karang Taruna Sumut M Rusli mengatakan penggantian pengurus Karang Taruna Sumut harus sesuai AD/ART.

"Gugatan ini sudah diawali dengan surat bantahan, dikirimkan ke Gubernur Sumut tapi sampai hari ini tidak direspons. Sehingga sebagai warga negara kita layangkan gugatan hukum, " ucap kuasa hukum Dedi Dermawan, M. Rusli.

Dia menegaskan penggantian kepengurusan Karang Taruna Sumut harus sesuai aturan di antaranya dilakukan Temu Karya. Namun tiba tiba saja Gubernur Sumut mengeluarkan SK tersebut.