JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai jika putusan nihil terhadap terdakwa Benny Tjokrosaputro dalam perkara Asabri bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.“Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara, sementara kerugian negara mencapai puluhan triliun,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Jumat 13 Januari 2023.Padahal, Ketut mengatakan bahwa Benny Tjokro dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi. “Bahwa terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah melakukan tindak pidana, namun dijatuhi hukuman nihil,” kata dia.Bentjok merupakan terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri pada beberapa perusahaan dalam periode tahun 2012–2019.Kejagung menilai jika putusan tersebut sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat, karena JPU sebelumnya telah menuntut terdakwa dengan hukuman mati.“Sebab terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi dengan berkas perkara dalam penuntutan terpisah (perkara PT Asuransi Jiwasraya),” kata dia.Diketahui, dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman pidana seumur hidup.“Namun untuk perkara tersebut, masih ada kesempatan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK),” lanjutnya.Menurutnya, jika dalam PK tersebut menurunkan hukuman menjadi bebas atau dihukum 10 tahun misalnya, artinya Benny Tjokro melakukan tindak pidana korupsi sekitar Rp 38 triliun, yaitu kerugian kasus PT Asuransi Jiwasraya dan kasus PT ASABRI."Tidak mendapat hukuman yang setimpal karena putusan dalam perkara PT ASABRI nihil. Hal itulah yang semestinya menjadi perspektif hakim dalam memutus perkara tersebut,” ujarnya.Atas dasar itu, Ketut mengatakan jika Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengajukan upaya banding terhadap perkara a quo dengan harapan dapat dihukum sebagaimana surat tuntutan JPU.

Vonis Nihil Benny Tjokro di Kasus Asabri, Kejagung: Bertentangan dengan UU Tipikor!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi