JAKARTA, REQnews - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi audit dana kampanye peserta pemilu yang nantinya akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menanggapi terkait dengan temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut terdapat dana Rp 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik (parpol) untuk pembiayaan Pemilu 2024.&nbsp;“Para peserta pemilu harus punya laporan awal dana kampanye, itu akan dimulai dalam beberapa waktu ke depan yang akan diaudit oleh KPU dan kami akan mengawasi seluruh prosesnya,” kata Rahmat kepada wartawan, Kamis 26 Januari 2023.Menurutnya, sekarang ini jika PPATK menemukan adanya aliran dana yang mencurigakan, bisa melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH)."Bagaimana dengan sekarang? Sekarang tugas kita bersama, lebih khusus lagi tugas-tugas kalo ada dana-dana seperti itu PPATK harus melaporkannya kepada Polri, Kejaksaan ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi," kata dia.Karena dana tersebut, kata dia, yang didapatkan bukan dari penghasilan yang halal dan tidak diperbolehkan oleh negara.&nbsp;“Jadi untuk kasus itu maka akan ada teman-teman KPK dan Polri yang akan menindaklanjutinya. PPATK memberikan laporan temuan tersebut ke aparat penegak hukum untuk hal tersebut,” ujarnya.Sebelumnya, Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono mengungkap adanya aliran dana dari Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan lingkungan mencapai Rp 1 triliun mengalir partai politik (Parpol)."Ya, Memang fakta lapangan terkait GFC ini. Ada yang mencapai 1 triliun rupiah satu kasus. Dan itu alirannya ke mana? Ada yang ke anggota partai politik," kata Danang Tri Hartono pada 19 Januari 2023.Ia curiga jika aliran dana tersebut nantinya bakal digunakan dalam pemilu serentak 2024. Menurutnya, terdapat adanya pihak lain yang ikut dalam kejahatan ini."Ini bahwa sudah mulai dari sekarang persiapan dalam rangka 2024 itu sudah terjadi. Jadi ini adalah salah satu yang perlu kita perhatikan bersama terkait dengan GFC, karena dia bukan kejahatan yang independen," ujarnya.

Respon Temuan PPATK Soal Dana Rp 1 Triliun! Bawaslu Bakal Awasi Audit Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu

Berita Terkait

Berita Rekomendasi