JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kasus human trafficking atau perdagangan manusia menjadi persoalan yang patut menjadi perhatian khususnya di lingkup pemerintahan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI pun mendorong supaya berbagai pihak bekerja sama secara kolektif untuk menangani kasus tersebut.&nbsp;Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan jika peperangan melawan perdagangan manusia harus didorong.&nbsp;“Kami mendorong upaya kolektif dengan sektor swasta untuk memerangi perdagangan manusia baik dalam bentuk kerja paksa, perbudakan modern maupun eksploitasi anak termasuk promosi transparansi rantai pasokan dan praktik bisnis yang etis,” kata Yasonna, Kamis 9 Februari 2023.&nbsp;Ia menilai jika teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengatasi fenomena ini. Ruang online bisa menjadi solusi untuk mengurangi risiko perdagangan manusia. Namun dalam realisasinya diperlukan komunikasi yang kuat antara pembuat platform, pembuat kebijakan dan penegak hukum.&nbsp;Pemerintah pun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu UU Cipta Kerja) yang diharapkan secara positif mendukung usaha dan perlindungan tenaga kerja.&nbsp;Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia untuk mendorong peningkaran perdagangan termasuk menciptakan iklim investasi yang aman.&nbsp;“Kemudahan berbisnis di Indonesia didukung dengan penyederhanaan kebijakan keimigrasian dan layanan keimigrasian secara online,” kata Yasonna.&nbsp;Indonesia akan segera mengadvokasi Bali Process yang lebih responsif terhadap tren perdagangan orang serta mendorong peningkatan kolaborasi semua anggota, pengamat dan stakeholder lainnya.&nbsp;

Perangi Human Trafficking, Kemenkumham Dorong Kerja Sama Kolektif

Berita Terkait

Berita Rekomendasi