JAKARTA, REQnews - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai jika dua terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwa Taspen tahun 2017-2020 (Taspen Life) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.&nbsp;JPU pun kemudian menutut dua terdakwa yaitu Dirut PT PRM Amar Maaruf dan Ultimate Beneficial Owner PT PRM Hasti Sriwahyuni dengan hukuman masing-masing 7 tahun dan 10 tahun penjara."Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasti Sriwahyuni berupa pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa 14 Februari 2023.Diketahui, JPU telah membacakan tuntutannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 13 Februari 2023 kemarin. Dalam tuntutannya, terdakwa Hasti juga dituntut membayar denda sebesar Rp 5 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.Lebih lanjut, Hasti juga dituntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan total sebesar Rp 128 miliar. Dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita berupa 3 bidang tanah berikut bangunan di Surakarta dengan SHGB Nomor 208,237,300 atas nama pemegang hak PT Swarna Surakarta Hadiningrat.Ketut mengatakan ketentuannya, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut."Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun, atau apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti," lanjutnya.Hasti diyakini melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Sementara terdakwa Amar Maaruf, dituntut dengan hukuman pidana 7 tahun penjara, karena dinyatakan jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amar Maaruf berupa pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan," kata Ketut.Terdakwa Amar Maaruf dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.&nbsp;Kemudian ditambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan total sebesar Rp 750.035.000,- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.“Maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan,” tambahnya.“Atau apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban &nbsp;membayar uang pengganti,” katanya.Terdakwa dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair.

Dua Terdakwa Kasus Taspen Life Dituntut 7 dan 10 Tahun Penjara!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi