JAKARTA, REQnews - Kasus kematian kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu di tahun 2019 tentu meninggalkan luka dan trauma. Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya supaya kasus tersebut tidak terulang lagi.&nbsp;Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan jika dirinya sudah membicarakan hal ini dengan pemerintah berdasarkan evaluasi pemilu sebelumnya.&nbsp;“Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 itu ada petugas yang sakit sampai meninggal karena beberapa hal. Kami bekerja sama dengan pemerintah untuk menangani dan mengantisipasi situasi itu,” kata Hasyim, Selasa 14 Februari 2023.&nbsp;Adapun upaya untuk mencegah kasus kematian KPPS juga sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.&nbsp;“Instruksi Presiden Joko Widodo kepada sejumlah Kementerian, Gubernur, Bupati, Wali Kota agar memberikan jaminan sosial kepada penyelenggara pemilu,” kata Hasyim.&nbsp;Penyelenggara Pemilu di level KPU provinsi kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) akan dijamin keselamatannya.&nbsp;Upaya ini dianggap sebagai wujud komitmen bersama antara KPU, pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan supaya pekerja itu merasa aman dan nyaman.&nbsp;Hingga saat ini, KPU sudah mempersiapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih.&nbsp;Pantarlih yang disiapkan di dalam maupun luar negeri sudah melakukan coklit verifikasi faktual daftar pemilih sejak 12 Februari hingga 14 Maret mendatang.&nbsp;

KPU Dorong Jaminan Sosial Agar Kematian KPPS Pemilu Tidak Terulang

Berita Terkait

Berita Rekomendasi