JAKARTA, REQnews - Rafael Alun Trisambodo sudah dicopot sebagai Kepala Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tidak lama berselang, Rafael langsung membuat surat pengunduran dirinya dari pegawai negeri sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.&nbsp;Lantas apakah pengunduran diri melalui surat terbuka itu bisa disetujui?&nbsp;Secara aturan perihal pengunduran diri diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.&nbsp;Permintaan pengunduran diri seorang PNS bisa saja ditolak apabila yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan atas dugaan melakukan pelanggaran disiplin PNS. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat (6) bagian C Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020.&nbsp;Jika mengacu pada aturan tersebut, seharusnya surat pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo ditolah oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau PyB (Pejabat yang Berwenang) secara hierarki.&nbsp;Berdasarkan informasi, Rafael masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan soal harta kekayaannya yang diketahui mencapai Rp56 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi pun turut dilibatkan bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Hingga berita ini diturunkan, berdasarkan informasi, pihak Kemenkeu belum menerima secara resmi surat pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmadrin Noor.&nbsp;“Meskipun surat terbuka pengunduran diri Sdr. RAT sudah beredar di publik, secara resmi Direktorat Jenderal Pajak belum menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan,” kata Neilmadrin.

Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo dari ASN Bisa Ditolak? Ini Penjelasannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi