Komentar Yusril Ihza Mahendra Terkait Putusan Penundaan Pemilu oleh PN Jakpus

JAKARTA, REQNews - Menyikapi keputusan PN Jakpus, yang menunda pemilu terkait gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini.

"Sejatinya gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara," jelas Yusril Ihza Mahendra dikutip dari tvOnenews.com, Kamis 2 Maret 2023.

Yusril Ihza Mahendra juga katakan, dalam gugatan perdata biasa seperti itu, maka sengketa yang terjadi  adalah antara Penggugat (Partai Prima) dan Tergugat (KPU) dan tidak menyangkut pihak lain, selain daripada Tergugat atau Para Tergugat dan Turut Tergugat saja, sekiranya ada.

"Oleh karena itu, putusan mengabulkan dalam sengketa perdata biasa hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain. Putusannya tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau "erga omnes"," jelas Yusril Ihza Mahendra.  
Yusril mengatakan, bahwa hal itu beda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Seperti pengujian undang-undang oleh MK atau peraturan lainnya oleh MA. sifat putusannya berlaku bagi semua orang (erga omnes).

"Dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, jika gugatan ingin dikabulkan majelis hakim, maka putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai Penggugat dan KPU sebagai Tergugat, tidak mengikat partai2 lain baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu," katanya.

Jadi kalau majelis berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima, tanpa harus "mengganggu" partai-partai lain dan mengganggu tahapan Pemilu.

"Ini pun sebenarnya bukan materi gugatan PMH tetapi gugatan sengketa administrasi pemilu yang prosedurnya harus dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan TUN. Pada hemat saya majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima, atau menyatakan N.O atau gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri tdk bewenang mengadili perkara tersebut," pungkasnya.