PAMEKASAN, REQNews - Sebanyak 914 unit kendaran dinas milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan Madura diketahui menunggak pajak sejak 2017 hingga 2023.Total tunggakan pajak tersebut mencapai 245 juta rupiah. Berdasarkan data KB Samsat Pamekasan, penunggakan pajak kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Pamekasan terjadi sejak tahun 2017.Pada tahun 2017 dengan data kendaraan sebanyak 96 unit yang menunggak. 84 diantaranya roda dua dan 12 unit lainnya roda empat dengan potensi nilai pajak sekitar 11 juta rupiah.Sementara di tahun 2018 ada 75 unit roda dua dan 20 unit roda empat dengan potensi pajak 15 juta.Lalu di tahun 2019 sebanyak 56 unit kendaraan roda dua dan 21 unit roda empat dengan nilai tunggakan pajak mencapai 12 juta.Pada tahun 2020 kendaraan dinas Pemkab Pamekasan naik signifikan hingga mencapai 109 unit kendaraan, 81 diantaranya roda dua dan 28 roda empat dengan estimasi pajak Rp26 juta.Pada tahun 2021 naik dua kali lipat menjadi 252 kendaraan yang terdiri dari 113 unit roda dua dan 139 unit roda empat yang tidak bayar pajak dengan potensi pajak Rp107 juta.Sementara pada 2022 belum ada penurunan signifikan. Tercatat 243 kendaraan tidak membayar pajak, yakni sebanyak 172 unit roda dua dan 71 unit roda empat yang tidak bayar pajak dengan nilai Rp61 juta rupiah.Namun dari Januari hingga Februari 2023 turun signifikan yakni sebanyak 42 unit kendaraan tercatat belum membayar pajak, dengan rincian 28 unit kendaraan roda dua dan 14 unit roda empat. Administrator Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Samsat Kabupaten Pamekasan, Hidayaturrohman mengaku meski sudah berkoordinasi dengan Pemkab Pamekasan mengenai tunggakan tersebut, namun tidak terlalu memberikan pengaruh kepada OPD terkait agar segera membayar pajak."Kendaraan dinas yang tidak bayar pajak sekitar 914 unit, ada yang menunggak hingga dua sampai tiga tahun," ungkapnyaKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir memberikan pembelaan, bahwa pembayaran pajak itu sesuai keputusan, kalau untuk kendaraan sepeda motor pajak ditanggung oleh pemakai dan mobil ditanggung dinas atau OPD dengan sumber dana dari APBD."Kami sudah imbau di berbagai ke seluruh OPD terkait untuk bayar pajak sesuai keputusan penunjukan," ungkap Sahrul Munir, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan.Sahrul Munir beralasan tunggakan pajak kendaraan dinas kabupaten Pamekasan karena pengguna tidak mampu dan kendaraan tersebut sudah rusak.&nbsp;

Parah!Pemkab Pamekasan Ngemplang Pajak, 914 Unit Kendaraan Tak Bayar Pajak Sejak 2017

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi