JAKARTA, REQnews - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda Pemilu 2024 atas gugatan Partai Prima kepada KPU memicu polemik di tangah masyarakat.Dalam putusan tersebut, tiga hakim yaitu T Oyong, Bakri dan Dominggus Silaban meminta KPU menunda pelaksanaan Pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Hosen mengatakan jika putusan hakim tersebut adalah bentuk peradilan yang sesat dan mempermalukan institusi peradilan.“Putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan Partai Prima kepada KPU tentang tidak lolosnya Partai Prima untuk menjadi peserta adalah peradilan sesat yang mempermalukan institusi peradilan,” kata Halius dalam keterangannya pada Minggu 5 Maret 2023.Ia pun meminta agar Komisi Yudisial (KY) segera memeriksa hakim yang memutuskan gugatan tersebut. “Komisi Yudisial harus segera memeriksa para hakim yang bersangkutan,” lanjutnya.Halius mengatakan bahwa asas kecermatan KPU yang dimaksud oleh Partai Prima adalah dalam memutuskan partai tersebut tidak lolos menjadi peserta pemilu.“Seharusnya putusan hakim adalah memerintahkan KPU untuk mengevaluasi putusannya berkaitan gugatan Partai Prima, bukan malah memutuskan menunda pemilu 2 tahun,” kata dia.Selain itu, menurutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan pemilu.“Disamping PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk menunda pemilu yang berada dalam wilayah hukum ketatanegaraan,” ujarnya.

PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu 2024, Pengamat: Peradilan Sesat!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi