Masalah Romusha Era Penjajahan Jepang, Korsel akan Tawarkan Solusi

Seoul, REQNews.com -- Korea Selatan (Korsel) akan mengumumkan solusi penyelesaian masalah Romusha, pekerja paksa era kolonial Jepang 1910-1945, sebagai bagian kesepakatan diplomatik untuk memulihkan hubungan kedua negara.

Sumber pemerintah dan media Jepang, Mitsubishi Heavy Industries dan Nippon Steal -- perusahaan Jepang yang tahun 2018 diperintah Mahkamah Agung untuk memberi kompensasi kepada korban pekerja budak Korsel -- tidak akan membayar ganti rugi tapi diharapkan berkontribusi pada lembaga pendanaan yang akan dibentuk untuk meningkatkan hubungan kedua negara.

Dana Pemuda Masa Depan, demikian lembaga itu, kemungkinan akan diciptakan bersama oleh Federasi Industri Korea, grup lobi bisnis besar Korea, dan mitranya; Federasi Bisnis Jepang. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk mensponsori pertukaran pelajar.

Menteri Luar Negeri Korsel Park Jin diperkirakan akan mengumumkan rincian perjanjian penyelesaian kedua negara.

Kesepakatan ini dipastikan menuai kritik keluarga korban yang menuntut kompensasi langsung, dan permintaan maaf dari perusahaan Jepang. Bersama pemerintah Jepang, perusahan-perusahaan itu menyatakan masalah Romusha telah diselesaikan sebagai bagian perjanjian tahun 1865.

Berdasarkan perjanjian itu, Tokyo memberi Seoul 300 juta dolar AS atau Rp 4,5 triliun dalam bentuk hibab, dan 200 juta dolar atau Rp 3 triliun dalam bentuk pinjaman. Jumlah itu adalah pembayaran kerugian atas penjajahan Korsel oleh Jepang selama 35 tahun.

Sebagai gantinya, kompensasi akan datang dari Yayasan Korban Mobilisasi Paksa oleh Kekaisaran Jepang, yang didirikan tahun 2014, untuk mengumpulkan sumbangan dari perusahaan Korea yang mendapat manfaat dari perjanjian 1965. Salah satunya POSCO.

Serderhanya begini; Jepang membayar 500 juta dolar kepada Korsel, dan Korsel menggunakan uang itu untuk membangun perusahaan-perusahaan. Kelak perusahaan-perusahaan itu yang akan membayar kompensasi kepada korban pekerja paksa dan keluarganya.

Ketika Korsel menuntut kompensasi lagi, dan Mahkamah Agung Jepang memerintahkan Mitsubishi Heavy Industri dan Nippon Steel membayar kompensasi dan menolak, terjadi kisruh. Hubungan kedua negara tak pernah membaik.

Kini, Korsel akan menawarkan solusi baru, yang dipastikan akan memuculkan reaksi keras publik Jepang. Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun, dua koran Jepang paling berpengaruh, memberitakan PM Jepang Fumio Kishida kemungkinan akan menyarankan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol mengadakan pertemuan puncak di Tokho dan mengeluarkan pernyataan sebagai ganti deklarasi bersama 1998.

Dalam deklarasi 1998 Jepang meminta maaf atas rasa sakit luar biasa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Jepang selama pendudukan atas Korea. Jepang juga berencana mencabut pembatasan beberapa ekspor bahan teknologi ke Korea dan memulihkan status sebagai mitra dagang terpercaya dalam daftar putih.