JAKARTA, REQnews - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan dasar hukumnya rangkap sampai 30 jabatan yang diemban Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.Refly meminta Sri Mulyani menjelaskan kepada publik soal rangkap jabatan tersebut, karena dinilai bertentangan dengan Pasal 17 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.“Sri Mulyani harus menjelaskan rangkap jabatan 30 itu karena perintah UU? Apa dasarnya? Dasarnya rangkap jabatan tuh dilarang dalam UU tentang Pelayanan Publik, baca pasal 17,” kata Refly di Jakarta, baru-baru ini.Adapun dalam Pasal 17 UU 25/2009, disebutkan, pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara; d. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.Selain itu, Refly juga menyorot pejabat negara lainnya, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir yang rangkap jabatan namun seakan dibiarkan begitu saja.Refly menegaskan, dalam UU sudah diatur mengenai rangkap jabatan tersebut, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.“Sebagai contoh, Erick Thohir dilarang itu rangkap jabatan. Karena UU Kementerian Negara melarang rangkap jabatan terhadap jabatan yang menggunakan APBD dan APBN. Sekarang PSSI menggunakan APBD dan APBN gak? Kenapa? Untuk menghindari conflict of interest,” tutur Refly.

Sri Mulyani Rangkap 30 Jabatan, Refly Harun: Itu Perintah UU? Apa Dasarnya?

Berita Terkait

Berita Rekomendasi