JAKARTA, REQnews - &nbsp;Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bakal melaporkan pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan jika pelaporan tersebut dilakukan menindaklanjuti pernyataan Anggota Komisi III DPR dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan PPATK terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.Dalam rapat, terdapat Anggota Komisi III yang menilai bahwa ada potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen tindak pidana penucucian uang (TPPU) yang akhir-akhir ini jadi perbincangan publik."Menindaklanjuti statement DPR yang menyatakan ada pidana yang disampaikan PPATK dalam rapat Komisi III kemarin, maka MAKI Minggu depan akan membuat laporan kepada kepolisian berkaitan dengan tindaklanjut apa yang dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR tersebut bahwa proses yang dilakukan PPATK itu mengandung unsur pidana," kata Boyamin ada Kamis 23 Maret 2023.Menurutnya, pelaporan tersebut dilakukan sebagai upaya MAKI untuk 'membela' PPATK. Sebab, Boyamin mengaku memakai 'logika terbalik' dalam membela PPATK dan ingin memastikan jika tindakan lembaga negara tersebut telah sesuai."Kalau ini dikatakan tidak benar oleh DPR, maka saya mencoba dengan logika terbalik mengikuti arusnya DPR dengan melaporkan kepada Kepolisian dengan dugaan membuka rahasia sebagaimana Undang-Undang yang mengatur PPATK dan itu diancam pidana," kata dia.MAKI pun meminta agar pihak kepolisian juga memanggil anggota DPR yang menyatakan jika langkah PPATK berpotensi pidana. "Nanti saya akan minta kepolisian memanggil teman-teman DPR yang mengatakan pidana dan ini disertai dengan (data) yang mestinya DPR bisa sampaikan ke Kepolisian," lanjutnya.Pihaknya pun yakin jika apa yang dilakukan oleh PPATK tidak termasuk pelanggaran hukum pidana. Karena hal yang disampaikan adalah secara umum, bukan mengarah kepada perorangan dan merugikan satu orang."Ini lah bentuk logika terbalik saya, kemudian jika nanti kepolisian menyatakan tidak ada pidana apa yang dilakukan PPATK maka apa yang dikakukan PPATK itu benar," ujarnya.Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) antara PPATK dengan Komisi III DPR di Kompleks Senayan, Selasa 21 Maret 2023 lalu.Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menyinggung ancaman pidana penjara paling lama empat tahun bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang kepastian mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang.

MAKI Bakal Laporkan PPATK ke Bareskrim, Ini Kasusnya..

Berita Terkait

Berita Rekomendasi