JAKARTA, REQNews - Gugatan Praperadilan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) dalam kasus kardus durian ditolak hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan.Kasus kardus durian ini menyeret nama Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.Sekadar diketahui, kasus kardus durian pertama kali muncul dalam kasus korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011.Kasus ini bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya, dan mantan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan, pada Agustus 2011.Saat itu KPK menemukan uang Rp1,5 miliar yang dibungkus menggunakan kardus durian dalam penangkapan tersebut.Melansir situs resmi PN Jaksel, Selasa 11 April 2023 dalam pokok perkara, Pengadilan Jakarta Selatan, menyatakan PraPeradilan dari para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaraad) dan membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah nihil.Dalam putusannya, hakim tunggal Samuel Ginting menyatakan permohonan MAKI error in objecto atau terdapat kekeliruan terhadap objek yang digugat, dan menerima eksepsi yang disampaikan KPK.Selain itu, kata hakim, MAKI juga tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan praperadilan. Sebab, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan MAKI telah kedaluwarsa sejak 9 November 2019.Sebelummnya, MAKI dalam gugatannya, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah pada kasus "Kardus Durian".

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan MAKI soal Kasus Kardus Durian

Berita Terkait

Berita Rekomendasi