JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pejabat negara, bahwa momen Idul Fitri rawan gratifikasi, yang bisa masuk kategori pidana.Plt Jubir Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding meminta para pejabat negara untuk berani menolak segala bentuk gratifikasi."KPK kembali menegaskan pentingnya melakukan pencegahan korupsi, khususnya melalui pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya," kata Ipi dalam keterangannya, Jumat 21 April 2023.KPK sebelumnya sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, tertanggal 30 Maret 2023.Dalam SE tersebut, Ipi menyebut KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya pada momen lebaran 2023 ini."Permintaan dana dan hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang. Sebab, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana," ujar Ipi.Selain itu, para pimpinan kementerian atau lembaga hingga BUMN/BUMD di pusat maupun daerah diimbau untuk melarang pemakaian fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.Ipi juga meminta pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya.

Idul Fitri Rawan Gratifikasi, KPK Sentil Pejabat Negara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi