JAKARTA, REQnews - Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa delapan orang saksi pada Kamis 4 Mei 2023.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi,” kata Ketut pada Jumat 5 Mei 2023.Mereka yang diperiksa adalah AA selaku Steering Committee PT Aplikanusa Lintasarta, AN selaku Direktur Utama PT Computer Automasi Digital Solusindo, AY selaku Pimpinan PT Crom Bank Indonesia Cabang Jakarta.&nbsp;“BS selaku Perwakilan BAKTI di PT Palapa Timur Telematika, HEP selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Komunikasi dan Informatika, K selaku Head Operational PT Elebram Systems," kata dia.Kemudian ada SSS selaku Direktur PT Waradana Yusa Abadi dan LH selaku Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Pemerintah BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.Diketahui, sebelumnya dalam kasus tersebut pihak Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.Mereka adalah Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL), Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA).Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS), Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS) dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH).Sementara itu, berkas perkara atas nama tiga tersangka yaitu Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL), Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak (GMS) dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto (YS) telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.“Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan ketiga berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Ketut dalam keterangannya, Selasa 2 Mei 2023.Ketut menyebut bahwa setelah pelimpahan Tahap II, para tersangka ditahan oleh JPU selama 20 hari terhitung sejak Selasa (2/5) hingga Minggu 21 Mei 2023.“Tersangka ALL dan YS dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan tersangka GMS di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata dia.Tersangka AAL dan YS disangkakan pasal primer yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sedangkan tersangka GMS disangkakan pasal primer kesatu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Serta subsider, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Selanjutnya subsider Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Juga primer kedua Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa 8 Orang Saksi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi