JAKARTA, REQnews - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas.Aturan tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi.Dalam surat tersebut, Firman meminta para jajaran polisi lalu lintas (Polantas) untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan Electronic Traffic Low Enforcement (ETLE).Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan jika dalam surat tersebut, polisi lalu lintas dilarang melaksanakan penindakan pelanggaran secara stasioner atau razia."Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia," kata Sandi dalam keterangannya pada Jumat 19 Mei 2023.Ia mengatakan bahwa jajaran Ditlantas di tingkat Polda juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang telah ada di wilayah masing-masing.&nbsp;Selain itu, mereka juga diminta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.Sandi mengatakan bahwa aturan tersebut berlaku untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi.Yaitu seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol.Kemudian kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas."Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan," katanya.Sementara itu, jika dalam praktiknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan maka akan diberikan sanksi tegas yaitu mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana."Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat," ujarnya.

Aturan Baru: Maksimalkan ETLE, Polisi Dilarang Lakukan Razia di Jalan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi