JAKARTA, REQnews - Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengungkap peran Direktur Utama PT Prima Karya Sejahtera (PKS) Syarif Mahdi (SM), yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 22 Mei 2023.Diketahui, kasus tersebut terkait dugaan korupsi proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split yang dilaksanakan oleh PT Graha Telkom Sigma (GTS) tahun 2017-2018."Adapun peran tersangka SM dalam perkara ini yaitu menandatangani kontrak pembangunan Apartemen Nayumi Sam Tower Malang, sedangkan tanggal kontrak sebelum MBS didirikan alias fiktif," kata Ketut dalam keterangannya pada Senin 22 Mei 2023.Kemudian, kata dia, tersangka menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST 100%) proyek pembangunan Apartemen Nayumi Sam Tower Malang, sedangkan pekerjaan tidak dilaksanakan alias fiktif."Menandatangani kontrak pembangunan Perumahan Bukit Narimbang Asri Tahap II, sedangkan tanggal kontrak sebelum MBS didirikan alias fiktif," katanya.Tersangka juga menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST 100%) proyek Perumahan Bukit Narimbang Asri Tahap II yang diduga fiktif.Lalu menerima uang dari proyek apartemen, proyek ME, furniture, fixtures dan equipment Hotel Horison Gorontalo, dan proyek Perumahan Puri Manggis Gorontalo sebesar kurang lebih Rp4.354.513.000.Dengan ditetapkannya Syarif Mahdi (SM) sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara ini mrnjadi delapan orang.Mereka adalah Agus Herry Purwanto (AHP) selaku Komisaris PT Mulyo Joyo Abadi, Taufik Hidayat (TH) mantan Dirut PT Graha Telkom Sigma tahun 2017-2018. &nbsp;Kemudian ada Heri Purnomo (HP) selaku mantan Direktur Operasi di PT Graha Telkom Sigma Tahun 2016-2018, Tejo Suryo Laksono (TSL) selaku Head Of Purchasing PT Graha Telkom Sigma. &nbsp;Selanjutnya, Rusjdi Basamallah (RB) selaku Direktur Utama PT Wisata Surya Timur, Judi Achmadi (JA) selaku Mantan Dirut PT Sigma Cipta Caraka dan Bakhtiar Rosyidi (BR) selaku mantan Direktur Utama PT GTS periode 2014-2017.&nbsp;Adapun peran para tersangka dalam perkara ini yaitu telah bersama-sama secara melawan hukum membuat perjanjian kerja sama fiktif dimana seolah-olah ada pembangunan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split dengan beberapa perusahaan pelanggan.&nbsp;Selanjutnya untuk mendukung pencairan dana, para tersangka menggunakan dokumen-dokumen pencairan fiktif. Sehingga dengan dokumen tersebut berhasil ditarik dana dan terindikasi menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 282.371.563.184. &nbsp;Akibat perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejagung Ungkap Peran Dirut PKS di Kasus Graha Telkom Sigma

Berita Terkait

Berita Rekomendasi