Anggota DPR Ini Desak Mendagri Evaluasi Kinerja Pj Bupati Intan Jaya

JAKARTA, REQNews - Anggota DPR Provinsi Papua Dapil Papua Tengah Thomas Sondegau meminta Kemendagri mengevaluasi kepemimpinan Pj Bupati Intan Jaya Apolos Bagau.  

Thomas Sondegau menilai kepemimpinan Apolos selama ini telah menimbulkan banyak gejolak baik di internal birokrasi Pemkab Intan Jaya maupun di tengah-tengah masyarakat.  

Salah satu yang disorotnya adalah terkait mutasi pejabat yang sampai saat ini belum berhasil diselesaikan oleh Apolos padahal sudah ada perintah jelas Kemendagri, KASN dan Pj Gubernur Papua Tengah.

Persoalan mutasi yang sampai hari ini tidak juga selesai telah menimbulkan gejolak di internal birokrasi. Karena mutasi yang dilakukan tidak sesuai aturan dan bahwa ada rekomendasi baik dari KASN, Kemendagri maupun Pj Gubernur Papua Tengah yang tidak juga dijalankan oleh Pj Bupati Intan Jaya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pj Bupati Intan Jaya Apolos Bagau bentuk arogansi kepemimpinan yang tidak sehat di daerah.

"Karena itu,  minta Kemendagri evaluasi yang bersangkutan," ungkap Thomas kepada wartawan di Jakarta, Selasa 23 Mei 2023.

Ia menilai dengan tidak dijalankannya rekomendasi KASN dan Kemendagri untuk membatalkan SK Mutasi yang dikeluarkan sama saja dengan melawan Kemendagri.

"Rekomendasi KASN itu bersifat final dan mengikat. Tambah lagi ada teguran dari Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah. Lalu beliau tidak menjalankan keputusan itu artinya sama saja melawan kemendagri yang menugaskan dia sebagai Pj Bupati," ucapnya.

Khusus untuk persoalan mutasi, lanjut Thomas, Pj Bupati harus melaksanakan pembatalan mutasi dan pengembalian pejabat sebelumnya pada posisi semula.

Selain itu, ia juga meminta agar mencabut keputusan Pj Bupati Intan Jaya terkait dengan penggantian pejabat dan membatalkan surat Keputusan Bupati Intan Jaya dan selanjutnya mengangkat kembali PPT Pratama tersebut dalam jabatan semula  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.

"Jangan sampai karena ulah pemimpin seperti ini lalu repot seluruh kabupaten, birokrasi juga mandek, timbul gejolak. Ini yang tidak boleh dibiarkan. Kami minta Mendagri evaluasi ulang Pj Bupati Intan Jaya ini," jelas Thomas.