JAKARTA, REQnews - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sepakat dengan pernyataan KPU yang meminta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh caleg terpilih.&nbsp;Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, jika syarat LHKPN diwajibkan sebelum pemilihan maka masyarakat dapat ikut memantau harta kekayaan caleg. "Saya setuju sependapat LHKPN itu justru saat pencalonan saat ini, biar masyarakat tahu dan bisa memverifikasi harta-harta calon. Karena apa? Kalau nanti masyarakat tahu hartanya tidak cocok dengan profil ya dianggap dugaannya penyimpangan, atau dia kelihatan kaya tapi yang dilaporkan kecil berarti ada dugaan penyembunyian, maka dua-duanya biar tidak dipilih," kata Boyamin Saiman, Rabu 24 Mei 2023.Harapannya kata Boyamin, masyarakat dapat memilih caleg yang yang sekiranya jujur."Maka rakyat biar memilih yang sesuai profil, kelihatan kaya dan melaporkan bayar pajaknya, atau dia karena dia tidak kaya raya maka yang dilaporkan juga sedikit jadi wajar, jadi masyarakat akan memilih orang yang jujur. Salah satu ukurannya LHKPN," katanya. Boyamin menilai jika syarat LHKPN diwajibkan saat penetapan caleg terpilih akan sia-sia.&nbsp;"Nah sebaliknya gitu, kalau ini diwajibkan setelah calon terpilih artinya setelah pemilu itu nggak ada gunanya, untuk apa? Jadi KPU mestinya merubah PKPU atas dasar memberikan calon yang terbaik maka mestinya dirubah persyaratan LHKPN pada saat pendaftaran, ketika nanti masyarakat mau milih 'Oh calon ini LHKPN-nya gimana', tapi kalau sebaliknya tidak diberikan LHKPN sekarang artinya setelah proses pemilu artinya mau jadi terpilih ya nggak ada gunanya lagi," ujarnya. Lebih lanjut, Boyamin juga meminta para caleg untuk inisiatif mengumumkan harta kekayaannya ke publik. Hal ini katanya demi transparansi kepada publik hingga dapat dipercaya. &nbsp;

MAKI Sepakat soal Syarat LHKPN Caleg

Berita Terkait

Berita Rekomendasi