JAKARTA, REQnews - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan sebelum Pemilu 2024.&nbsp;Karena menurutnya, DPR bakal 'gagal fokus' ke kerja-kerja legislasi karena terdistraksi adanya Pemilu 2024.Hal tersebut diungkapkan Ray dalam diskusi Formappi dengan tema 'RUU Perampasan Aset: Menuntaskan Agenda Reformasi', di Jakarta pada Kamis 25 Mei 2023."Mendesak sangat agar RUU ini dituntaskan oleh anggota DPR, khususnya sekarang sebelum mereka berakhir masa jabatannya di 2024 mendatang," kata Ray."Sampai kita masuk ke situasi pemilu yang umumnya nanti orang lebih banyak bergelut dengan Pemilu, khususnya nanti kalau DCS (daftar calon sementara) diubah jadi DCT (daftar calon tetap), ya kita akan sibuk," lanjutnya.Ia mengatakan jika DPR terkesan mengulur-ulur pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut, agar masyarakat akan lupa terhadap rancangan itu. Sehingga menurutnya, hal tersebut akan menguntungkan para anggota legislatif.“RUU lambat dibahas ya sudah jelas menyasar ke mereka (anggota legislatif incumbent) umumnya pejabat publik dan khususnya ke politisi baik di DPR maupun parpol. Karena itulah mereka sebisa mungkin mengulur. Makanya kalau mulai masa kampanye udah lupa juga RUU sepenting ini," kata dia.Menurutnya, perlu adanya kampanye agar masyarakat mengetahui parpol atau anggota DPR mana saja yang mengulur untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset tersebut.Ray menyebut jika hal itu dilakukan agar mereka yang mengulur pengesahan RUU Perampasan Aset, tidak dapat dipilih kembali lantaran dinilai tidak mengedepankan kepentingan masyarakat."Penting diumumkan kepada masyarakat agar tidak jadi gimik. Kita harus kampanyekan, parpol yang ulur-ulur waktu membahas RUU ini. Target kita harus sampai 2024 ini, harus kita nyatakan masyarakat semoga tidak memilihnya, diberi sanksi oleh masyarakat," katanya.Termasuk anggota DPR yang sekarang tidak koperatif, tidak semangat, tidak ambisi dan tidak memiliki kemauan membahas RUU dengan segera."Layak kita kasih tahu ke masyarakat, dapat sanksi untuk tidak dipilih lagu karena jelas mereka memperlihatkan wajah yang tidak pro," ujarnya.

Pengamat Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset Sebelum Pemilu 2024, Ini Alasannya..

Berita Terkait

Berita Rekomendasi