JAKARTA, REQnews - Satgassus Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri melakukan pemantauan distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh mulai dari 23-26 Mei 2023.Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri Herbert Nababan mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan agar program pemerintah melalui Kementerian Pertanian tepat sasaran."Bisa digunakan secara optimal dan tidak diselewengkan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara,” kata Herbert dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat 26 Mei 2023.Ia mengatakan jika pengambilan sampel pupuk subsidi juga dilakukan oleh petugas dari Kementerian Pertanian, Ahmad Fajar untuk diuji dan mengetahui apakah sesuai standar.&nbsp;Anggota Satgassus lainnya, Yudi Purnomo Harahap menambahkan jika dukungan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu tugas prioritas Polri dalam mendukung penuh program pemerintah.&nbsp;Sehingga, menurutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan secara khusus timnya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi dan mengantisipasi adanya penyelewengan di bidang ketahanan pangan ini,“Sebab, jika korupsi dan penyelewengan terjadi maka tentu akan mengganggu ketahanan pangan nasional kita,” kata Yudi.Lebih lanjut, Ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri Hotman Tambunan mengatakan bahwa berdasarkan aplikasi kartu tani digital (aplikasi REKANS) sebanyak 38.700 petani berhak mendapat subisidi, 7.300 petani belum diaktifasi, dan 1.700 petani gagal melakukan aktifasi.“Kami juga menemukan masih ada beberapa keluhan operator kios pada penggunaan aplikasi rekans disamping cakupan sinyal yg tak merata di beberapa area kabupaten Aceh Besar,” kata Hotman.Satgassus pun menyarahkan agar Pemda Aceh Besar, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Dinas Dukcapil menindaklanjuti aktifasi dengan melakukan perbaikan data kependudukan petani penerima yang berhak atas pupuk bersubsidi.&nbsp;Selain itu, ia meminta agar pihak terkait tersebut dapat memastikan agar seluruh petani penerima pupuk bersubsidi hanya menggunakan kartu tani digital untuk penebusan pupuk bersubsidi.Selanjutnya, PT PIHC juga disarankan agar mengembangkan dan memperbaiki aplikasi kartu tani, serta memberikan akses untuk beberapa menu pada Dinas Pertanian dan Perdagangan.&nbsp;Sementara itu, di sisi lain, perbaikan aplikasi kartu tani juga harus dilakukan, sehingga memudahkan operator-operator aplikasi di kios.Terkait dengan alat dan mesin pertanian, Hotman mengatakan bahwa terdapat beberapa alsintan pra serta pascapanen yang diperoleh pada 2019 ke bawah dan sudah rusak, bahkan tidak bisa dipakai lagi hingga teronggok di gudang.&nbsp;Ia juga berpandangan perlu adanya upaya melengkapi administrasi serah terima alsintan dari Kementerian Pertanian pusat ke Dinas Pertanian Kabupaten Aaceh Besar. “Petani penerima bantuan alsintan masih kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar,” ujarnya.Satgassus pun menyarankan alat dan mesin pertanian yang sudah rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki agar diproses penghapusannya, dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian pusat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.Pihaknya juga menyarankan agar Dinas Pertanian melengkapi seluruh administrasi serah terima untuk semua alsintan yang diterima oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.&nbsp;Untuk kebutuhan solar alsintan, pihaknya meminta agar Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk memberikan dispensasi pembelian solar di SPBU sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan untuk mengoperasikan alsintan.

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Pantau Distribusi Pupuk Subsidi ke Petani

Berita Terkait

Berita Rekomendasi